DAFTAR PENERIMA GAJI KE 13 BERDASARKAN PP NO 38 TAHUN 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan. Telah resmi ditanda tangani oleh presiden Joko Widodo Pad tanggal 4 Juni 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 Pasal 11 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 5 Jui 2015 Dalam PP tersebut juga ditulis siapa saja yang berhak menerima Gaji Ke 13 : 1.      PNS yang telah diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; 2.      anggota TNI 3.      anggota Polri. Para Pejabat Negara yang berhak memperoleh gaji ke-13 adalah: 1)      Presiden dan Wakil Presiden; 2)       Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MPR; 3)       Ketua, Wakil Ketua; dan anggota DPR; 4)      Ketua, Wakil Ketua, 5)      anggota DPD 6)      Ketua, Wakil Ketua, 7)      Ketua Muda, 8)       Hakim Agung pada Mahkamah Agung 9)       Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc. 10)  Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi 11)  Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK; 12)  Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial; 13)  Ketua dan Wakil Ketua KPK; 14)  Menteri dan jabatan setingkat menteri; 15)  Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 16)   Guberur dan Wakil Gubernur; 17)  Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; 18)           Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan penerima pensiun adalah 1)      Pensiunan PNS 2)      Pensiunan anggota TNI 3)      Pensiunan anggota Polri 4)      Pensiunan Pejabat Negara 5)      Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pension 6)      Penerima pensiun Orang Tua dari PNS yang tewas. Jenis penerima tunjangan adalah: a.       Penerima Tunjagan Veteran; b.       Penerima Tunjangan Kehormatan anggota KNIP; c.        Penerima Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d.       Penerima Tunjangan Janda/Duda dari a,b, dan c; e. Penerima Tunjangan Bekas Tentara KNIL/KM e.       Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/Polri; f.       Penerima Tunjangan anggota TNI/Polri yang diberhentikan dengan hormat dengan masa dinas keprajuritan atara 5-15 tahun; g.      Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/Polri bagi yang diberhentikan dengan masa dinas keprajuritan  antara 15-20 tahun; h.      Penerima Tunjangan Orang Tua bagi anggota TNI/Polri yang gugur; i.         Penerima Tunjangan Cacat. Mereka yang berhak menerima gaji ke 13 adalah : 1.      PNS Yang diterima PNS, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. 2.      Anggota TNI/Polri Yang diterima anggota TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. 3.      Pensiunan  Penerima pensiun yang diterima meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. Sementara untuk penerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut PP Pasal 3 Ayat 1 : “Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan pada bulan Juni 2015,”. penghasilan sebulan yang diterima bulan Juni 2015 belum dibayarkan sebesar hak yang seharusnya diterima, menurut PP , kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas. Peraturan Pemerintah Nomor 38 : Pasal 4 Ayat (2) Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan 13 akan dibayarkan pada bulan Juli 2015. Dalam hal pemberian gaji/pensiun/tunjanga bulan 13 belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2015, pembayaran dilakukan setelah bulan Juli 2015.

Yang tidak termasuk ke dalam jenis penghasilan  gaji ke-13 ini adalah : 1.      tunjangan bahaya, 2.      tunjangan resiko, 3.      tunjangan pengamanan, 4.      tunjangan profesi/tunjangan khusus Guru dan Dosen/tunjangan kehormatan, 5.      tambahan penghasilan bagi Guru PNS, 6.      insentif Khusus, 7.      tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya serta tunjangan/insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal Kementerian/Lembaga. Pembayaran gaji bulan 13 ini dibebankan pada instasi atau lembaga tempat PNS, anggota TNI, anggota Polri/Pejabat Negara bekerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Sumber : http://www.setneg.go.id/

› Read More

PENGAJUAN PERMOHONAN CLAIM SISWA DAPODIK

Pada kesempatan kali ini diinformasikan kepada rekan-rekan OPS, yang ingin mengajukan permohonan untuk pengaktifan kembali siswa yang ada disekolah anda, silahkan ikuti prosedur berikut ini.

Yang pertama silahkan buat surat permohonan yang ditujukan kepada helpdesk dapodik.

claim siswa agar segera update segera, setelah itu foloow up (via email helpdesk) 
1. cek email balasan dari pusat (pastikan sudah terbalas)
2. sync ke server pusat (akan muncul dengan sendirinya siswa yang di claim)
3. mapping lagi masukkan ke dalam rombelnya 
4. sync ke server lagi untuk update data
5. cek di progress, pastikaan siswa yang dimaksud sudah muncul

yang perlu diperhatikan adalah pastikan email tersebut milik admin pusat dapodik, kedepannya update data sesuai dengan dinamika perubahan data di sekolah setiap saat (tidak perlu menunggu dethline) baik PD, PTK, sarpras

berikut ini Alamat email yang dituju untuk pengiriman klaim  siswa :

1.     sekretariat.dikdas@gmail.com

2.     infopendataan.dikdas@gmail.com

3.     koderegistrasi@gmail.com

4.     pendataandikdas@gmail.com

5.     dapodikdas2014@gmail.com

6.     synchelperdapodikdas2013@gmail.com (khusus kasus sinkronisasi)

Dibawah ini merupakan contoh Surat Permohonan Klaim Siswa :

Sumber : Yusuf Rokhmat

› Read More

SBMPTN 2015 DIHARI PERTAMA PESERTA YANG MENDAFTAR 19 RIBU ORANG

Guru Besar IPB Prof Yonny Soemarno memperkirakan jumlah pendaftar SBMPTN 2015 akan meningkat. Pendaftar diperkirakan jumlahnya lebih dari 40 ribu orang. Ketua Panitia Lokal (Panlok) Bogor SNMPTN 2015 ini meminta pada peserta yang ingin mengikuti SBMPTN 2015 untuk segera mendaftar agar tidak menumpuk di akhir batas tenggang waktu.

Ternyata pada hari pertama dibuka pendaftaran SBMPTN 2015, Sepanjang hari pertama 11 Mei 2015, jumlah pendaftar tercatat mencapai 19 ribu orang. Unutk masalah biaya pendaftaran SBM PTN 2015 Peserta bisa membayar langsung melalui Bank Mandiri dan Bank BNI, dengan uang pendaftaran sebasar  Rp 100 ribu.

Dari sekian banyak pelamar yang sudah mendaftar itu, Bambang mengatakan belum semuanya mencetak kartu ujian. Seperti diketahui SBM PTN merupakan seleksi masuk perguruan tinggi berbasis tes tulis. Yang sudah mencetak kartu peserta ujian ada 10.552 orang. Rinciannya adalah pelamar rumpun sains-teknologi (saintek) ada 3.012 orang, rumpun sosial-humaniora (soshum) ada 4.772 orang, dan campuran (saintek + soshum) ada 2.768 orang.

Tahun ini kuota mahasiswa baru dari SBM PTN ditetapkan sekitar 100 ribu kursi. Namun kuota ini berpotensi besar bertambah, karena mendapatkan luncuran sisa kuota atau kuota tidak terisi di seleksi nasional masuk perguruan tinggi (SNM PTN). Informasi sementara ada sekitar 15 ribu kuota SNM PTN yang tidak terisi.

Sebagai gambaran tahun lalu jumlah pendaftar SBM PTN mencapai 664.509 orang. Selanjutnya yang dinyatakan lulus SBM PTN hanya ada 104.862 orang atau sekitar 15 persen dari total pendaftar.

Rinciannya adalah 50.154 orang diterima di prodi rumpun saintek. Sisanya sebanyak 54.708 orang diterima di prodi rumpun soshum. Panitia menargetkan jumlah pelamar SBM PTN tahun ini sama dengan tahun lalu, atau bisa lebih besar lagi,

Ayo beruan bagi yang berminat untuk mengikuti SBM PTN 2015 untuk segera mendaftarkan diri secara online Silahkan 

KLIK DISINI 

› Read More

SYARAT MENDAPATKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) 2015

Informasi terbaru berkaitan dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIP adalah sebuah program Pemerintah dalam menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan sampai lulus SMA/SMK/MA.

KIP sudah diluncurkan pemerintah sejak November 2014 yang lalu dan telah dicetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19 Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan KIP dapat diberikan kepada 20,3 juga anak usia sekolah baik dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang ditetapkan (seperti anak dari keluarga peserta PKH). KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah. 

Dana KIP yang diterima siswa merupakan biaya personal siswa. Dana tersebut langsung diberikan kepada siswa melalui penyalur. Saat ini salah satu bank yang ditunjuk sebagai penyalur adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kedepannya masih disusun mekanisme bagi siswa yang belum mendapatkan KIP. "Jadi apakah mereka mengambil kartu dan uangnya ke bank penyalur atau di kantor pos. 

Selain siswa yang berada di sekolah, KIP juga menjangkau penduduk usia sekolah namun tidak berada di sekolah, misalnya anak jalanan.

Untuk mendapatkan manfaat KIP,  siswa tinggal menunjukkan kartu dan segera bisa mendapatkan uang sejumlah ketetapan. Uang tersebut merupakan biaya personal bagi siswa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemendikbud.

Presiden Joko Widodo meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP), Pada awal November 2014. Program ini merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu menerima dana tunai dari pemerintah secara reguler.

KIP diberikan bersamaan dengan pemberian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan SIM Card(kartu ponsel) yang berisi uang elektronik bagi 1 juta keluarga penerima KKS di 19 kabupaten/kota.

Syarat untuk menerima KIP, keluarga penerima KKS membawa KKS dan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan dari RT/RW/Lurah/Kepala Desa yang menyatakan anak adalah anggota keluarga KKS ke sekolah/madrasah tempat anak bersekolah/terdaftar.

Sekolah/Madrasah kemudian mencatat informasi tentang anak tersebut ke dalam daftar calon penerima KIP dan mengirimkan formulir ke Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota lalu mengirimkan rekapitulasi calon penerima KIP ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama. Khusus sekolah di bawah naungan Kemendikbud, operator sekolah wajib memasukkan informasi siswa ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Setelah menerima rekapitulasi calon penerima KIP, Kemendikbud/Kemenag akan mencetak dan mengirimkan KIP tambahan ke alamat sekolah atau rumah tangga.

Bagi keluarga penerima KPS yang telah menjadi penerima BSM, masih dapat menggunakan KPS dengan cara membawa KPS ke sekolah/madrasah tempat anak bersekolah untuk didaftarkan sebagai penerima KIP.

Jika masyarakat ingin bertanya atau mengadu seputar PIP, Kemendikbud membuka Unit Pengaduan PIP, bisa diakses melalui lamanhttp://pengaduanpip.kemdikbud.go.id

› Read More

PERSYARATAN, JADWAL PELAKSANAAN DAN PROGRAM STUDI YANG DIBUKA PADA SM-3T ANGKATAN V TAHUN 2015

Dalam upaya memperoleh calon peserta SM-3T yang berkualitas, maka persyaratan dan sistem rekrutmen ditentukan sebagai berikut. Peserta adalah lulusan program studi kependidikan yang pada saat menjadi mahasiswa datanya tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Selain itu peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan identitas diri berupa KTP yang masih berlaku;
2. Lulusan program studi kependidikan S-1 (bukan transfer) tiga tahun terakhir (2013, 2014, 2015) dari program studi terakreditasi yang sesuai dengan matapelajaran dan/atau bidang keahlian yang dibutuhkan, dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah disahkan (legalisasi);
3. Berusia maksimum 27 tahun per 31 Desember 2015;
4. IPK minimal 3,0 dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah disahkan (legalisasi);
5. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
6. Bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) dari pejabat yang berwenang;
7. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
8. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti Program SM-3T dan PPG, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai;
9. Belum pernah mengikuti program SM-3T pada tahun sebelumnya dan sanggup mengikuti program PPG yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai

Bukti persyaratan huruf 1 s.d. 9 dibawa pada saat tes wawancara. Khusus lulusan tahun 2015 yang belum memiliki ijazah dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) yang ditandatangani dan/atau diketahui Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik, sedangkan ijazah asli wajib ditunjukkan pada saat wawancara. Bagi peserta yang memiliki keahlian atau prestasi minimal juara III tingkat kabupaten/kota, termasuk di bidang olahraga dan seni,dihargai sebagai nilai tambah. Peserta yang mempunyai pengalaman menjadi pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), atau pengalaman organisasi lain, juga dapat dihargai sebagai nilai tambah. Keahlian atau prestasi tersebut dibuktikan dengan menunjukkan sertifikatasli dan fotokopi, sedangkan untuk pengalaman menjadi pengurus UKM atau organisasi lainnyadengan menunjukkan surat keputusan (SK) asli dan fotokopi,pada saat wawancara. 
Setelah wawancara, peserta diberi kesempatan untuk melakukan unjuk kemampuan (perform) sesuai bakat dan keterampilan yang mereka miliki.

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi peserta diatur sebagi berikut.

1. Pendaftaran online (mengisi form, upload ijazah, danfoto): 9 Maret – 7 Juni 2015
2. Finalisasi Seleksi Administrasi oleh LPTK Penyelenggar: 8 Juni 2015
3. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pengumuman jadwal tes online: 10 Juni 2015
4. Tes Seleksi (secara online): 20 – 21 Juni 2015
5. Pengumuman hasil tes seleksi dan undangan wawancara di LPTK: 27 Juni 2015
6. Wawancara dan input nilai hasil seleksi di LPTK: 3-5 Juli 2015
7. Prakondisi: 1-17 Agustus 2015
8. Pemberangkatan: Minggu II Agustus 2015

Sesuai dengan surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Program SM-3T Tahun 2015, melalui program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI) pemerintah kembali mengundang para sarjana pendidikan terbaik untuk ikut maju bersama mencerdaskan indonesia melalui Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) Angkatan ke-IV tahun 2015.

Adapun program studi yang dibuka adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2. Pendidikan Sejarah
3. Pendidikan Ekonomi
4. Pendidikan Geografi
5. Pendidikan IPS
6. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi
7. Pendidikan Bahasa Indonesia
8. Pendidikan Bahasa Inggris
9. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
10. Pendidikan Biologi
11. Pendidikan Matematika
12. Pendidikan Fisika
13. Pendidikan Kimia
14. Pendidikan IPA
15. Pendidikan Teknik Bangunan
16. Pendidikan Teknik Mesin
17. Pendidikan Teknik Otomotif
18. Pendidikan Teknik Elektro/Ketenagalistrikan
19. Pendidikan Teknik Elektronika
20. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Boga
21. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Busana
22. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Rias
23. Pendidikan Luar Biasa
24. Pendidikan Guru Sekolah Dasar
25. Pendidikan Guru Anak Usia Dini
26. Bimbingan dan Konseling
27. Pendidikan Seni Budaya (Drama, Tari, Musik)
28. Pendidikan Seni Rupa

Jadwal Penting Pendaftaran SM-3T Angkatan V

1	Pendaftaran Peserta secara on-Line	9 Maret 2015 pukul 07:00 WIB – 7 Juni 2015 pukul 23:59 WIB
2	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pengumuman jadwal tes online	10 Juni 2015
3	Tes Seleksi (secara online)	20 – 21 Juni 2015
4	Pengumuman hasil tes seleksi dan undangan wawancara di LPTK	27 Juni 2015
5	Seleksi Wawancara di LPTK	3-5 Juli 2015

Sumber : http://seleksi.dikti.go.id/sm3t/

› Read More

5 Aplikasi Bersumber Dapodikdas telah dikembangkan P2TK Dikdas

Bapak Tagor Alamsyah Harahap, sebagai Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Direktorat Program dan Evaluasi, Direktorat P2TK Dikdas, menjelaskan bahwa  Direktorat P2TK Dikdas sedang mengembangkan Aplikasi pendataan. Aplikasi tersebut adalah :

1. Aplikasi SIM Tunjangan 

fungsi SIM Tunjangan adalah sebagai media informasi bagi guru tentang kelengkapan data yang berpengaruh pada penerbitan SK Tunjangan. SK Tunjangan itu ada prasyaratnya, yaitu Dapodiknya harus benar. Jadi sebelum kita terbitkan, mereka lihat datanya. Bila menemukan kesalahan, perbaiki dan kirim kembali.  waktu mulai Januari sampai Maret. Ketika guru sudah memperbaikinya SK-nya baru bisa diterbitkan.

2.Aplikasi pengembangan Rasio SIM

SIM Rasio berfungsi sebagai media pemetaan guru. ada kaitan antara SIM Rasio dengan SIM Tunjangan. Contoh, disebutkan bahwa tunjangan guru dapat diterbitkan bila guru yang bersangkutan memiliki jam mengajar sebanyak 24 Jam. Terkait hal ini, SIM Rasio dapat melihat jumlah jam mengajar seorang guru pada sebuah sekolah; kelebihan atau kekurangan jam? Bila seorang guru ditemukan memiliki jumlah jam mengajar terlalu banyak, dapat dipastikan ada banyak guru pada sekolah tersebut. Jumlah guru yang banyak ini harus diselematkan, dicarikan jamnya. Apalagi SIM Rasio itu mampu menunjukkan sekolah mana saja yang kekurangan guru. Nah, baru kemudian ditata, di mana kewenangan menata ini ada di kabupaten/kota. 

3. Aplikasi SIM Inpassing

SIM Inpassing berfungsi sebagai penyetaraan pangkat dan jabatan bagi guru non PNS layaknya guru PNS. Karena dia juga harus naik pangkat seperti 3a ke 3b, melalui cek kompetensi. Bila kompeten akan diberi penghargaan angka kredit. Jadi antara non PNS dan PNS itu tahapannya sama-sama. Non diskriminasi.

4. Aplikasi SIM PAK (Penilaian Angka Kredit)

SIM PAK berfungsi mencatat karir guru secara online. Kenapa harus online? Karena kewenangan golongan 3a – 4b itu ada di kabupaten. Namun tidak tertutup kemungkinan golongan 4b itu menjadi 4c, nah ini kewenangan pusat. Sehingga, datanya kan harus terbaca (online, red) semua.

5. Aplikasi PKG (Penilaian Kinerja Guru)

SIM PKG bertujuan melakukan penilaian kinerja guru untuk menghasilkan potret profil kompetensi.contohnya :seorang guru memiliki empat kompetensi, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional. Dari keempat kompetensi ini, setelah diukur, ternyata kompetensi profesional guru tersebut kurang. Solusinya, guru yang bersangkutan harus mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang terletak pada SIM PAK. Selanjutnya, guru itu akan dicatat, bagaimana pengembangan dan perbaikan dirinya. SIM PKG tidak terpisah dengan SIM Tunjangan dan SIM PAK. Karena bila dipisah, akan terjadi pembayaran tunjangan pada guru A dengan kinerja guru B. Makanya sistem integrasi data ini sangat penting. Tidak boleh ada data yang terpisah-pisah. Nah, lima sistem ini terintegrasi, satu kesatuan.

dari kelima aplikasi tersebut yang paling terbaru adalah SIM PKG yang rilis tahun 2015 ini.sedangkan untuk SIM Rasio, SIM Inpassing dan SIM PAK rilis pada tahun 2014 yang lalu. Sedangkan untuk SIM Tunjangan rilis pada tahun 2012.

Dari penjelasan diatas, maka kita bisa melihat fungsi dari Aplikasi masing-masing, jadi ketika nanti ada kesalahan atau kekurangan data maka bisa langsung memperbaiki datanya pada aplikasi masing-masing.

demikian informasi terbaru dari P2TK Dikdas semoga dengan informasi ini dapat membantu semua rekan diseluruh indonesia yang sampai saat ini masih mengalami kendala dalam penginputan data-data. 

penjelasan ini disampaikan dan dijelaskan secara gamblang oleh bapak Tagor Alamsyah Harahap, Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Direktorat Program dan Evaluasi, Direktorat P2TK Dikdas.

semoga informasi ini bermanfaat.

sumber : http://dikdas.kemdikbud.go.id/

› Read More

SYARAT YANG HARUS DILENGKAPI BAGI GURU DAN PENGAWAS YANG AKAN MENERIMA TUNJANGAN PROFESI 2015

Berikut ini informasi yang perlu diketahui untukpara guru dan pengawas yang akan mendapatkan penyaluran tunjangan profesi. 

Sehubungan dengan penyaluran tunjangan profesi untuk Tahun Anggaran 2015 bagi guru maupun guru dalam jabatan, kami sampaikan agar Saudara menginformasikan kepada Guru dan Pengawas di unit kerjanya yang sudah disertifikasi tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 untuk pemberkasan tunjangan profesi pencairan triwulan I ( bulan Januari s/d bulan Maret 2015 ) sebagai berikut:

1. Mengisi Biodata (format terlampir);
2. Mengisi Rekap Penerima Tunjangan Profesi Guru dalam Plashdisk;
3. Surat Keterangan Gaji Pokok bulan Januari 2015, bagi PNSD (format terlampir); 
4. Foto copy SKBM beserta Jadwal Pelajaran Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015;
5. Foto copy Absen Harian Bulan Januari s/d Maret 2015;
6. Surat Keterangan Aktif Mengajar (format terlampir);
7. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (format terlampir);
8. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (format terlampir);
9. Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak (format terlampir);
10. Foto copy SK Angkatan (80 %),Pangkat terakhir dan SK Berkala terakhir (untuk PNS);
11. Foto copy SK GTY Awal dan Akhir, bagi GBPNS;
12. Foto copy SK Inpassing dari Kemendikbud (untuk GBPNS);
13. Foto copy Rekening yang masih aktif khusus untuk pencairan sertifikasi;
14. Foto copy Sertifikat Guru Profesional dilegalisir basah;
15. Foto copy NPWP, NRG dan NUPTK.
16. ............................................

Demikian syarat-syarat yang harus dilengkapi bagi guru dan pengawas yang harus dilengkapi dan diserahkan ke Dinas kabupaten/Kota setempat. semoga bermanfaat dan membantu.

Sumber : Bp. Nunu Nugraha

› Read More