Dengan adanya banyak permasalah guru yang muncul diseluruh Indonesia akhirnya Anies Baswedan selaku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencetuskan sebuah gagasan dengan membentuk sebuah Komite yang mengatur Permasalahan Guru di Indonesia. Komite yang diberi nama Komite Nasional Reformasi Guru (Komnas Reformasi Guru) ini, merupakan sebuah komite yang sifatnya lintas Kementrian. Kenapa disebut Komite Lintas kementerian ?
Dalam hal ini dijelaskan bahwa Komite ini diisi oleh 5 kementerian yaitu :
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian Agama.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Komite ini dibuat karena pemerintah melihat surat keputusan bersama (SKB) lima menteri tentang distribusi guru yang dibentuk 2011 lalu menuai sejumlah masalah di lapangan.
Menurutnya, perekrutan guru selama ini sangat longgar. Karenanya, pembinaan dan pengawasan guru menjadi hal yang merepotkan pemerintah saat ini.
Dengan komite ini, ke depan, kalau ada formasi kita harus isi dengan guru yang hasil uji kompetensi guru-nya baik agar pembinaan mudah. SKB akan ditiadakan, tetapi peraturan penggantinya masih dirumuskan.
Komite ini mengatur seluruh aspek seperti :
1. kinerja
2. kompetensi
3. sertifikasi
4. gaji, dan lain-lain.
Anies menjelaskan mengenai sertifikasi guru yang ditransfer ke daerah yang disinergikan dengan Kemenkeu.
Rencananya, komite ini akan dipimpin oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Tetapi, seluruh anggotanya berasal dari berbagai pihak. "(Komite ini) sudah digagas dari dulu, tetapi nunggu orang yang mimpin dari Kemendikbud. Karenanya dibentuknya Ditjen GTK akan memudahkan komite ini.
dengan adanya Komite Nasional Reformasi Guru ini harapannya kedepan akan mentuntaskan masalah-masalah yang terjadi dilapangan yang dialami guru, dengan penggabungan lima kementerian ini harapannya juga akan memudahkan kinerja dan dapat mengefektifkan waktu dalam mengatasi masalah-masalah guru yang ada diseluruh Indonesia.
Sumber : Warta Kota
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian Agama.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Komite ini dibuat karena pemerintah melihat surat keputusan bersama (SKB) lima menteri tentang distribusi guru yang dibentuk 2011 lalu menuai sejumlah masalah di lapangan.
Menurutnya, perekrutan guru selama ini sangat longgar. Karenanya, pembinaan dan pengawasan guru menjadi hal yang merepotkan pemerintah saat ini.
Dengan komite ini, ke depan, kalau ada formasi kita harus isi dengan guru yang hasil uji kompetensi guru-nya baik agar pembinaan mudah. SKB akan ditiadakan, tetapi peraturan penggantinya masih dirumuskan.
Komite ini mengatur seluruh aspek seperti :
1. kinerja
2. kompetensi
3. sertifikasi
4. gaji, dan lain-lain.
Anies menjelaskan mengenai sertifikasi guru yang ditransfer ke daerah yang disinergikan dengan Kemenkeu.
Rencananya, komite ini akan dipimpin oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Tetapi, seluruh anggotanya berasal dari berbagai pihak. "(Komite ini) sudah digagas dari dulu, tetapi nunggu orang yang mimpin dari Kemendikbud. Karenanya dibentuknya Ditjen GTK akan memudahkan komite ini.
dengan adanya Komite Nasional Reformasi Guru ini harapannya kedepan akan mentuntaskan masalah-masalah yang terjadi dilapangan yang dialami guru, dengan penggabungan lima kementerian ini harapannya juga akan memudahkan kinerja dan dapat mengefektifkan waktu dalam mengatasi masalah-masalah guru yang ada diseluruh Indonesia.
Sumber : Warta Kota
No comments:
Post a Comment