Surat edaran dengan nomor 34/Org/PGRI-Medan/XX/2015 menerangkan akan melakukan pendataan ulang guru dan tenaga pendidikan honor K-I dan K-II dan guru honorer yang diangkat sejak tahun 2006 ke atas. Pendataan ulang berguna a menghindari adanya guru honorer bodong yang disusupkan dalam pengusulan pengangkatan menjadi CPNS.
Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo menyatakan, pihaknya memang telah memerintahkan para pengurus di daerah untuk melakukan pendataan ulang terhadap seluruh guru honorer, baik kategori satu (K1) maupun K2. Hal tersebut dilakukan mencegah jangan sampai ada permainan.
Sulistyo mengatakan, pendataan ulang dimaksud semata-mata untuk mencegah agar jangan ada oknum-oknum yang memanipulasi data honorer. Biasanya menjelang pengangkatan honorer menjadi CPNS, ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Jangan sampai ada yang ngaku-ngaku honorer asli, padahal bodong, tidak memenuhi persyaratan.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia juga menyarankan agar n guru honorer yang belum gabung ke PGRI agar segera bergabung dan harus bayar iuran jika mendaftar. Beliau menjelaskan inilah wadah penampung keluh kesah para guru, dengan adanya organisasi ini kami bisa menyampaikan kepada yang berwenang berkenaan keluh kesah yang ada.
Beliau juga menyatakan, pihaknya sering mengingatkan jajaran pengurus PGRI di pusat maupun di daerah, jangan sampai melakukan pengutan-pengutan yang membebani anggota. Jangan ada manipulasi, jangan ada pungutan.
Guru honorer yang belum bergabung dengan PGRI, diwajibkan mengurus kartu online dan membayar iuran tahun 2015 dengan total Rp195 ribu.
Sulistyo termasuk tokoh yang paling lantang memperjuangkan nasib honorer agar bisa diangkat menjadi CPNS.
Bahkan, saat ada aksi unjuk rasa besar-besaran honorer K2 di depan gedung DPR pada 15 September 2015, Sulistyo berada di tengah-tengah massa, ikut menyuarakan tuntutan para honorer.
Semoga dengan adanya himbauan dari pengurus PGRI ini dapat membawa dampak yang baik, dan dengan adanya rencana pengangkatan Honorer KII, tidak disusupi oknum-oknum yang memanipulasi data. terus berjuang para Honorer KII.
