Dalam rancangan APBD 2016 Moch. Anton selaku Wali Kota Malang mengambil sebuah kebijakan, hanya guru PNS yang belum sertifikasi saja yang tetap mendapat uang makan. Besarnya Rp 20 ribu per hari. Sedangkan PNS non guru dan guru yang sudah memegang sertifikat pendidik, tidak mendapatkan uang makan lagi.
Dari total 9.808 PNS di Kota Malang, 4.886 adalah PNS non guru. Sedangkan dari 4.922 PNS guru, terdapat sekitar dua ribu PNS yang belum tersertifikasi.
Artinya, dari hampir 10 ribu PNS itu, ada sekitar delapan ribu PNS yang tidak akan lagi dapat uang makan.
Langkah tersebut diambil diambil dengan pertimbangan azas keadilan. Karena kita tahu kalau PNS non guru sudah mendapatkan tumpeng (tunjangan penghasilan), sedangkan guru sertifikasi juga mendapatkan tunjangan besar sekali. Selama ini, PNS non guru yang ada di Pemkot Malang memang mendapatkan tumpeng lumayan besar. Untuk PNS staf dengan golongan terendah, mendapatkan tunjangan sekitar Rp 1,2 juta saban bulan.
Sedangkan untuk pejabat eselon II, sekitar Rp 7 juta per bulan. Sementara bagi guru sertifikasi, tunjangan yang diterima sebesar satu kali gaji yang dicairkan tiga bulan sekali.
Menurut dia, APBD 2016 dananya memang sangat terbatas. Belum lagi ekonomi saat ini sedang lesu, sehingga Pemkot Malang menggenjot proyek infrastruktur agar membantu menggeliatkan ekonomi.
Anggota komisi D Hadi Susanto mengatakan, DPRD menyetujui usulan Pemkot Malang itu. Alasannya, Pemerintah kota memang sedang menggenjot pembangunan infrastruktur. Tapi ini sudah adil, untuk Guru yang belum sertifikasi tetap dapat, karena memang pendapatan mereka masih minim.
Jatah uang makan untuk guru yang belum tersertifikasi, menurut Anton, jauh lebih bagus dari tahun lalu. Sebab, tahun lalu, semua PNS tidak mendapatkan uang makan. ”Baru di PAK (perubahan anggaran keuangan) kami anggarkan.
Karena ada perubahan di PAK, maka September hingga Desember semua PNS mendapatkan uang makan. Bisa saja di PAK tahun depan kami anggarkan lagi ada dananya. Karena sekarang belum ada, makanya kami tiadakan dulu.
Tentu saja kebijakan setiap daerah berbeda tergantung dari kemampuan daerah masing-masing, untuk itu kebijakan yang diberlakukanpun berbeda.
Sumber : http://www.jpnn.com/
