Masalah Uji Kompetensi Guru menjadi perbincangan hangat dikalangan dunia Pendidikan di Indonesia, Sehingga Muncul berbagai pendapat dari mereka yang perduli dengan pendidikan diIndonesia, berikut ini komentar dari Donny Koesoema, selaku Anggota Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) merekomendasikan agar ujian kompetensi guru (UKG) dipisahkan dengan faktor kesejahteraan guru.
Menurut beliau UKG dilakukan untuk pemetaan kemampuan guru. Akan tetapi, saat ini, menurutnya UKG dinilai mengancam kesejahteraan guru dengan konsekuensi sertifikasi. Saat ini yang terjadi jika UKG dibawah 5,5, guru tidak mendapatkan sertifikasi.
Ia berpendapat bahwa ujian kompetensi guru yang dilakukan setiap tahun tidak ada gunanya dan hanya menghabiskan anggaran. Menurutnya, hasil UKG ini dapat dijadikan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Ketika dihubungkan dengan kesejahteraan maka itu bisa dilihat sebagai bentuk manipulasi dan guru hanya berusaha lolos saja tetapi tidak meningkatkan kualitas.
Ketika hasil UKG keluar, itu sudah bisa menjadi action plan pemerintah. Tapi itu tidak dilakukan, hasilnya guru kita seperti ini.
Retno Listyarti selaku Sekretaris Jenderal FSGI juga berpendapat menganggap kebijakan UKG ini sekadar proyek kementerian. Ini seperti proyek, buat guru susah, tetapi buat penguasa tidak. Ia mengatakan bahwa UKG tidak dapat mengukur secara tepat kapasitas guru.
Melalui UKG, guru hanya diuji tanpa pernah ada solusi guru untuk mengatasi hasil tersebut. Selain itu, ia menyarankan agar UKG diserahkan langsung kepada kepala sekolah dan peserta didik. Yang tahu kemampuan guru itu sekolah, kepala sekolah dan muridnya.
Sumber : http://nasional.tempo.co/
Ternyata dalam setiap permasalahan pasti ada Pro dan kontra dalam menyikapinya, dengan membaca hal ini tentu rekan-rekan guru pun mempunyai pendapat dengan program pemerintah yang tinggal beberapa hari lagi akan dilaksanakan, silahkan tinggalkan comment dibawah untuk menambah pendapat tentang UKG 2015
Menurut beliau UKG dilakukan untuk pemetaan kemampuan guru. Akan tetapi, saat ini, menurutnya UKG dinilai mengancam kesejahteraan guru dengan konsekuensi sertifikasi. Saat ini yang terjadi jika UKG dibawah 5,5, guru tidak mendapatkan sertifikasi.
Ia berpendapat bahwa ujian kompetensi guru yang dilakukan setiap tahun tidak ada gunanya dan hanya menghabiskan anggaran. Menurutnya, hasil UKG ini dapat dijadikan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Ketika dihubungkan dengan kesejahteraan maka itu bisa dilihat sebagai bentuk manipulasi dan guru hanya berusaha lolos saja tetapi tidak meningkatkan kualitas.
Ketika hasil UKG keluar, itu sudah bisa menjadi action plan pemerintah. Tapi itu tidak dilakukan, hasilnya guru kita seperti ini.
Retno Listyarti selaku Sekretaris Jenderal FSGI juga berpendapat menganggap kebijakan UKG ini sekadar proyek kementerian. Ini seperti proyek, buat guru susah, tetapi buat penguasa tidak. Ia mengatakan bahwa UKG tidak dapat mengukur secara tepat kapasitas guru.
Melalui UKG, guru hanya diuji tanpa pernah ada solusi guru untuk mengatasi hasil tersebut. Selain itu, ia menyarankan agar UKG diserahkan langsung kepada kepala sekolah dan peserta didik. Yang tahu kemampuan guru itu sekolah, kepala sekolah dan muridnya.
Sumber : http://nasional.tempo.co/
Ternyata dalam setiap permasalahan pasti ada Pro dan kontra dalam menyikapinya, dengan membaca hal ini tentu rekan-rekan guru pun mempunyai pendapat dengan program pemerintah yang tinggal beberapa hari lagi akan dilaksanakan, silahkan tinggalkan comment dibawah untuk menambah pendapat tentang UKG 2015
