BUKU PELAJARAN KURIKULUM 2013 DIBERIKAN GRATIS KEPADA SISWA, MENELAN DANA Rp. 21 TRILIUN

Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayan (Kemendikbud), pada bulan juli 2014 akan menyalurkan kembali Buku Kurikulum 2013 untuk melanjutkan program dari kurikulum 2013 itu sendiri. Pada penyaluran buku ini kembali Pemerintah memberikan dengan cuma-cuma (gratis) yang diperuntukkan seluruh Sekolah Di Indonesia. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjelaskan bahwa Pertengahan Juli 2014 semua siswa kelas 2 SD, Kelas VIII SMP dan kelas XI SMA/SMK sudah menerima Buku Kurikulum 2013.

"Jadi ketika tahun ajaran baru dimulai, anak-anak tersebut sudah menerima buku tersebut. Anak SD minimal 6 buku. SMP juga," kata M Nuh pada Pembukaan Pelatihan Instruktur Nasional Kurikulum 2013 Bagi Guru SD Kelas 2 dan 5 dan Guru SMP Kelas 7 dan 8, Sabtu (10/5/2014).

Kepala sekolah mengirimkan data siswa ke alamat yang telah ditentukan Untuk mendapatkan buku tersebut,  Lalu buku langsung dikirim ke masing-masing sekolah tersebut, sehingga tidak dikenakan biaya sama sekali ke siswa.

"Akhir Juni masuk, pertengahan Juli dibagikan. Para guru bukunya juga gratis, ini semua dengan menggunakan dana bantuan operasional (BOS)," tegas Nuh.

Menurut M. Nuh tambahan alokasi anggaran BOS buku menjadi Rp 2,1 triliun. dengan dana tersebut pemerintah menyiapkan buku kurikulum 2013 dijamin dengan tampilan lux Dibandingkan dengan buku di pasaran, 

"Saya buktikan dan saya jamin buku kurikulum baru buku yang diterbitkan, paling tipis 112 halaman, ada 8 tema kelas 1 SD. Ada 4 warna, kertas putih. Harganya kisaran atau rata-rata Rp 8.000, itu sudah sampai di sekolah. Untuk Matematika sebanyak 400 halaman, paling mahal harganya Rp 18 ribu, di luar bisa Rp 70 ribu. Ini kita umumkan terbuka, supaya publik tahu buku itu gratis," ucapnya.

Harga tersebut sudah ditanggung BOS sehingga sampai ke tangan siswa gratis.

"Sepeser pun tidak ada pungutan. Buku dikirim ke sekolah langsung. Dari survey dan pengamatan, BOS yg dipakai sekitar 5-10 persen. Dari situlah, kenapa kita berikan buku 'on top' dari bos itu sepuluh persenan. Dari anggaran itu, untuk buku sekitar Rp 2,1 triliun," pungkas Nuh.

Seandainya dalam penyaluran buku kurikulum 2013, sekolah-sekolah yang ditunjuk mengadakan pungutan untuk buku tersebut, para wali murid agar melapor kepada pihak yang terkait agar sekolah yang mengadakan pungutan tersebut diberikan sanksi. 

semoga dalam penyaluran buku kurikulum 2013 tahun ini dapat berjalan lancar, sehingga ketika nanti memasuki tahun ajaran baru, buku sudah didistribusikan keseluruh wilayah di Indonesia. mari kita dukung dan sukseskan program kurikulum 2013  bersama.

Dana yang digunakan untuk buku kurikulum 2013 ini adalah Rp 2,1 Triliun yang berasal dari APBN.




Sumber : http://news.detik.com/

› Read More

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN NOMOR INDUK SISWA NASIONAL (NISN)

NISN adalah kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa. Pada tanggal 30 Maret 2010 PSP Balitbang (PDSP Kemdikbud sekarang) melakukan serah terima operasional dan pengelolaan DAPODIK dari Biro PKLN. Pada akhir tahun 2011, PDSP baru menerima database NISN sebanyak ± 72 juta siswa dari dapodik.org.

Sehubungan dengan surat edaran nomor 1980/P3/TP/2011 tanggal 14 September 2011. PDSP Kemdikbud membangun pelayanan Sistem Layanan versi terbaru.  Layanan pada situs dapodik.org (web site NISN versi lama) telah ditutup pada tanggal 1 Januari 2012.

Mengidentifikasi setiap individu siswa (peserta didik) di seluruh sekolah se-Indonesia secara standar, konsisten dan berkesinambungan. Sebagai pusat layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara online bagi Unit-unit Kerja di Kemdikbud, Dinas Pendidikan Daerah hingga Sekolah yang bersifat standar, terpadu dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi terkini.

Sebagai sistem pendukung program Dapodik dalam pengembangan dan penerapan program-program perencanaan pendidikan, statistik pendidikan dan program pendidikan lainnya baik di tingkat pusat, propinsi, kota, kabupaten hingga sekolah, seperti:

1. BOS (Bantuan Operasional Sekolah),

2. Ujian Nasional,

3. Pangkalan Data dan

4. Informasi Pendidikan,

5. Sistem Informasi Manajemen Sekolah

6. Beasiswa, dll

STANDAR PENGKODEAN

   Terdiri   :  10 digit angka

  dengan format   :  xxxyyyyyy

    XXX         :  3 digit terakhir tahun kelahiran

    yyyyyyy   :  nomor acak

Catatan:  bagi siswa yang telah memiliki NISN tapi 3 digit pertama tidak sesuai dengan tahun kelahiran maka NISN tetap namun data terkait siswa tersebut bisa dirubah.

Kedepan penomoran NISN melalui mekanisme pendataan (Dikdas, Dikmen dan PAUDNI).

Penomoran NISN yang dilakukan saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa transisi. Prioritas penomoran saat ini adalah untuk peserta didik kelas 6, 9,  dan 12 yang akan mengikuti ujian nasional. 

KONDISI DATA NISN YANG ADA :

a. Database dari dapodik.org

1.Kondisi tahun 2009

2.Banyak data duplikasi

3.Data tidak sesuai (ejaan nama, tempat lahir, tanggal lahir)

b. Database tervalidasi

   berdasarkan data pengajuan nisn maupun edit data.

KONDISI DATA TERAKHIR : (Per tgl. 28 Maret 2013)

1.Total data NISN hasil dari cleaning data 47.365.673 siswa

2.Data pengajuan yang masuk via email yang sudah di validasi 3.585.357 siswa

HELPDESK : 

(021) 57905777

(021) 57904804

PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN (PDSP)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gedung E, Lantai 1, Kompleks Kemdikbud

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Faksimile: 021-5721243

Email : pdsp@kemdiknas.go.id

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR A 1 ( PENGAJUAN NISN BARU )

 

I.Umum: 

 

1.Pilih Jenjang diisi dengan jenjang sekolah anak tersebut

2.Nama Kab/Kota diisi dengan nama kabupaten/kota sekolah berada

3.Nama Provinsi diisi dengan nama provinsi sekolah berada

4.Tanggal Pengajuan diisi dengan Tanggal, Bulan dan Tahun  pengajuan

5.NPSN diisi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional dimana siswa tersebut terdaftar/aktif disekolah yang sekarang, lengkapi kolom NPSN sampai ke siswa urutan terakhir.

6.Nama Sekolah diisi dimana siswa tersebut terdaftar/aktif disekolah yang sekarang

7.Nama siswa diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam akta kelahiran atau ijazah

8.Tempat lahir diisi sesuai yang tertera pada akta kelahiran

9.Tanggal lahir diisi sesuai yang tertera pada akta kelahiran

10.Jenis Kelamin diisi dengan angka :

     1.1 = Laki-laki 

     2.2 = Perempuan

11.Agama diisi dengan angka :

1.1 =  Islam 

2.2 =  Kristen 

3.3 =  Katholik 

4.4 =  Hindu

5.5 =  Budha

6.6 =  Konghu-chu

             7 =  lain-lain / Kepercayaan

12.Alamat diisi dengan alamat tempat tinggal siswa sekarang

13.Tingkat diisi dengan kelas/rombongan belajar siswa di sekolah

14.Nama ibu kandung diisi sesuai dengan akta kelahiran (tanpa gelar/jabatan)

II. Khusus

1.Form A1 yang sudah diisi, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan distempel

2.File yang dikirim lewat email :

    •MS Excell 97-2003 Workbook (xls)

    •file pdf ( hasil scan dari file excel yang sudah di print dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan distempel)

    •Tidak berformat Rar/Zip.

3.Nama file disimpan atau Save as dengan nama : Nomor NPSN-Namasekolah

    •contoh: 12345678-SDN Gotong Royong

4.Penulisan nama siswa tidak menggunakan tanda baca ( ’, - , ) dan tidak boleh disingkat.

5.Penulisan Tanggal lahir menggunakan format YYYY-MM-DD

    •contoh: 1991-03-16

6.Penulisan Agama dan Jenis Kelamin menggunakan angka

7.Penulisan Tingkat/Kelas menggunakan angka bukan romawi ( Misal  1,2, ..., 12)

8.Dinas kab/kota yang mengkoordinir pengajuan NISN melampirkan surat keterangan

    pengajuan  NISN yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan setempat dan distempel

    (hasil scan dalam bentuk file pdf)

› Read More

TUNJANGAN BAGI GURU YANG BELUM BERSERTIFIKASI Rp 945,865 miliar

Menurut Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pemerintah menetapkan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 945,865 miliar untuk Dana Tambahan Penghasilan (DTP) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun anggaran 2014.

Ini merupakan Kabar baik bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru. Ketentuan mengenai alokasi DTP PNSD dan pedoman pembayarannya itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.07/2014 yang ditandatangani Menteri Keuangan M Chatib Basri pada 29 April 2014.

"Setiap guru akan mendapatkan DTP Rp 250.000 setiap bulan, yang akan dibayarkan setiap triwulan," menurut aturan tersebut melansir laman Sekretariat Kabinet, Jumat (9/5/2014).

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan).


Setiap Guru PNSD yang belum memperoleh TPG, menurut PMK ini, mendapatkan DTP sebesar  Rp 250 ribu tidak termasuk bulan ke-13.bunyi Pasal 1 Ayat (2) PMK “DTP dimaksud dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Guru PNSD,” 
Adapun mekanisme pembayarannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Selanjutnya, daerah yang membayarkan kepada masing-masing guru dengan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PMK juga menjelaskan penyaluran DTP Guru PNSD dilaksanakan secara triwulanan yaitu: 

  1. Triwulan I paling lambat April

  2. Triwulan II paling lambat Juni 2014

  3. Triwulan III paling lambat September 2014

  4. Triwulan IV paling lambat November 2014Dalam Pasal 4 Ayat (4) PMK No. 76/PMK.07/2014 “Penyaluran DTP Guru PNSD Triwulan II sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD Semester II Tahun Anggaran 2013 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,” 

Dalam hal DTP Guru PNSD yang disalurkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tidak mencukupi, menurut PMK ini, Pemerintah Daerah melakukan pembayaran kepada Guru PNSD berdasarkan jumlah bulan.

Sementara dalam hal DTP Guru PNSD tidak tersalur sesuai setelah realisasi pembayaran Pemerintah Provinsi sesuai triwulanan, akan menjadi penambahan pada pembayaran triwulan berikutnya.

Pada minggu pertama Agustus 2014 untuk Semester I/2014, dan April 2015 untuk realisasi semester II/2014.Pemerintah Daerah wajib untuk melaporkan realisasi penyaluran DTP Guru PNSD. 

PMK juga menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pasal 100 PMK yang berlaku sejak diundangkan pada 29 April 2014 “Pemerintah Daerah penerima DTP Guru PNSD yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran Guru PNSD Tahun Anggaran 2014 dikenakan sanksi penundaan penyaluran DTP Guru PNSD Triwulan II Tahun Anggaran 2015,” 

Sedangkan Pasal 6 Ayat (4) PMK“DTP Guru PNSD yang tidak disetorkan hingga pada akhir tahun akan diperhitungkan dengan alokasi DTP Guru PNSD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya,” .

Demikian informasi mengenai Tambahan Penghasilan (DTP) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun anggaran 2014. Semoga dengan informasi ini menambah profesionalitas kerja guru.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/

› Read More

TIDAK PROFESIONAL GURU AKAN SAYA PECAT,KATA AHOK

Siapa yang tidak kenal dengan ketegasan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), kali ini Ahok berkomnetar masalah kualitas guru yang kurang profesional.

Menurut Basuki Tjahaja Purnama,  kualitas pendidikan di Jakarta menurun dikarenakan lebih dari setengah guru di Jakarta tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik di bidang mengajar. 

Dampak dari guru-guru yang ada kompetensinya dianggap kurang, para orangtua di Jakarta lebih memilih memasukan anaknya les tambahan. Komite sekolah yang terdiri dari orang tua murid cukup paham akan kualitas guru anak-anaknya, oleh karena itu para wali murid berinisiatif untuk iuran bersama unutk membayar guru les untuk mengajar. Yang guru aslinya disuruh tidak usah ngajar. untuk itu wakil gubernur DKI tersebut berniat untuk memperbaiki kinerja kinerja para guru-gur PNS tersebut, kalau mereka tidak bisa meningkatkan kualitas maka akan kami pecat, sekalipun mereka sudah PNS,ucap Ahok.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang resmi dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).dimana isinya akan memecat guru-guru yang kompetensinya kurang baik. 

UU ASN dianggap bisa lebih membuat para guru yang statusnya sudah PNS di DKI Jakarta tidak merasa berada di titik nyaman.karena selama ini kebanyakan guru di Jakarta menjadi lebih cuek apabila sudah diangkat menjadi pegawai negeri, dan kurang mengutamkan kualitas, ini ditambahkan oleh Mantan Bupati Belitung.

kata Ahok sapaan Basuki di Balai Kota Jakarta, Jumat, 2 Mei, 2014. "Dulu pernah dites hasilnya lebih dari setengah guru di DKI nilainya di bawah 50, kan gawat. Begitu UU ASN keluar, kita mau pecat-pecatin guru PNS yang kerjanya tidak benar," 

"Memang tidak semuanya guru kita jelek. Tapi pada umumnya begitu punya sertifikat, mereka jadi cuek. para guru-guru PNS mereka beranggapan kalau udah menjadi PNS gak bakal bisa dipecat.Emang lu pikirin gue takut dipecat?" Ahok mencontohkan.

Memang pendapat dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) ada benarnya juga, tidak hanya didaerah Jakarta saja,akan tetapi disemua daerah banyak banyak guru yang lebih mementingkan bagaimana bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi, tanpa diimbangi profesionallitas diri. itu menurut banyak survey. 

bagaimana dengan guru-guru didaerah anda, apakah sudah benar-benar profesional dan sesuai dengan tunjangan yang didapatkannya ???



Sumber : http://us.metro.news.viva.co.id/

› Read More

SISWA DI INJEMUR SORONG, PAPUA BARAT " JIWANYA MASIH MERAH PUTIH "

Hari ini Mendikbud berkunjung ke daerah ujung Indonesia tepatnya di SD Inpres 01 Injemur Sorong Papua Barat, dengan meninjau langsung keadaan pendidikan di ujung Indonesia Muhamad Nuh sadar betapa jauh kesenjangan khusunya dibidang Pendidikan.

Di daerah Injemur Sorong Papua Barat tersebut, berdiri bangunan 6 lokal yang digunakan untuk belajar siswa SD dan SMP. Total siswa baik SD dan SMP sekitar 100 siswa. SD Inpres 01 Injemur ini berada di tengah hamparan lapangan yang sebagian masih rawa-rawa. Untuk mencapainya, diperlukan waktu 2 jam dari Kota Sorong.

Pada saat melakukan kunjungan tersebut, Muh Nuh disuguhi Para siswa yang  menyanyikan lagu Indonesia raya yang merupakan lagu kebangsaan kita. Mereka dengan khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya yang membuat Mendikbud terhanyut. Dengan sapu tangan, M Nuh menyeka air mata yang menetes perlahan, seiring 20 siswa menggetarkan ruangan dengan lagu kebangsaan itu.

Mendikbud M Nuh tidak kuasa menahan air matanya di depan siswa SD Inpres 01 Injemur, Sorong. Kepada para guru, pemerintah memberikan apresiasi setinggi-tingginya.

kata Mendikbud di SD Inpres 01 Injemur, Sorong, Papua Barat, Kamis (8/5/2014)."Saat anak-anak tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya meneteskan air mata. Saya terharu, anak-anak yang ada di pelosok Indonesia, jiwanya masih Merah Putih," 

Muhamad Nuh sebagai menteri pendidikan juga mengatakan "Indonesia bukan Jakarta saja tapi dari Sabang sampai Merauke,"  .

Pada kesempatan yang sama Hadir juga guru-guru yang tergabung dalam program Sarjana Mendidik di Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (SM-3T). Mereka mendapat honor Rp 2,5 juta per bulan untuk mengajar di pelosok Papua.

"Kami ucapkan terimakasih setinggi-tingginya, bagi para guru yang sudi mengajar didaerah-daerah terpencil Itu sungguh tugas yang sangat mulia. . Bukan berjuang di dunia pendidikan semata tetapi juga kemanusiaan," ucap M Nuh. 

Bagi anda yang ingin berpartisipasi dalam memajukan Pendidikan Indonesia didaerah pelosok dan terpencil silahkan daftarkan diri anda di INDONESIA MENGAJAR.


Sumber : detik.com

› Read More