TRIK MENGGUNAKAN APLIKASI DAPODIKDAS YANG HARUS DIUPDATE VERSI TERBARU

Hari ini pasti rekan-rekan Operator sekolah bingung karena patch 206 harus diupdate versi yang terbaru yaitu Patch 207. sedangkan masih banyak yang belum selesai dalam pengerjaan dapodik, trus bagaimana ya solusinya ???

berikut ini sedikit solusi bagi rekan-rekan, sekalipun solusi ini sifatnya sementara saja sebagai edit data terlebih dahulu, sedangkan untuk sinkron kita tunggu dulu rilis patch 207 yang dijadwalkan akan rilis besok tanggal 1 april 2014.

tak perlu berlama-lama, langsung saja kita tengok trik tersebut:
langkah pertama kita masuk ke dekstop komputer/ laptop kita, kemudian kita lihat didasbor bawah sebelah kanan. kita cari pengaturan tanggal pada laptop kita . langkah seperti pada gambar

sebagai contoh silahkan ganti tanggal menjadi 10 maret 2014,
kalau sudah diganti silahkan anda login kembali dapodikdas anda, maka anda bisa login ke aplikasi dapodikdas anda tetap dengan menggunakan patch 206. tanpa harus mengaupdate aplikasi versi terbaru,

silahkan mencoba, disarankan dalam menggunakan trik ini gunakan untuk mengedit data dapodik saja, untuk sinkronisasi silahkan tunggu patch 207 dulu. sekian trik yang saya berikan semoga dapat membantu rekan-rekan operator semua.

› Read More

BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL, MENURUT SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2014

Pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan tentang berapa batas Usia Pensiun PNS, 

berdasarakan isi surat dari Kepala badan kepegawaian Negara NOMOR : K.26-30 lV.7 -3199 yang ditujukan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota disurat tersebut dijelaskan secar detail. mau tau isi dari isi surat tersebut, silahkan baca dibawah ini :

Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor . Bl4SlM.PAN-RB/O1 12014 tanggal 3 Januari 2014 perihal Tindak Lanjut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sambil menunggu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur     Sipil Negara, ditentukan bahwa:

    1) Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

        a) Jabatan Administrasi;

        b) Jabatan Fungsional; dan

        c) Jabatan Pimpinan Tinggi.

   2) Jabatan Administrasi terdiri atas:

       a) Jabatan Administrator;

       b) Jabatan Pengawas; dan

       c) Jabatan Pelaksana.

   3) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:

       a) Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;

       b) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan

       c) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

b. Dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang         Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat           karena mencapai batas usia pensiun, yaitu:

    1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;

    2) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan

    3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

c. Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,                   ditentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan Pegawai Negeri     Sipil dilakukan penyetaraan:

    1) jabatan eselon la Kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan Jabatan Pimpinan         Tinggi Utama;

    2) jabatan eselon la dan eselon lb setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

    3) jabatan eselon ll setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

    4) jabatan eselon lll setara dengan Jabatan Administrator;

    5) jabatan eselon lV setara dengan Jabatan Pengawas; dan

    6) jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahu n 2014 (15 Januara 2014) maka:

a. Batas usia pensiun Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan               Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan         eselon ll) adalah 60 (enam puluh) tahun tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh Pejabat           Pembina Kepegawaian.

b. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama,             Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat           struktural eselon I dan eselon ll) belum berusia 60 (enam puluh) tahun tetapi keputusan

    pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan karena mencapai         batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya ditetapkan             berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

    1) apabila tidak diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 60 (enam puluh)               tahun;

    2) apabila telah diberhentikan dari jabatannya, maka batas usia pensiunnya 58 (lima puluh                  delapan) tahun;

    3) apabila telah diberhentikan dari jabatannya dan usianya lebih dari 58 (lima puluh delapan)              tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir          bulan pemberhentian dari jabatannya.

c. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan             angka 2) telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas     usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku         terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

    1) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan baik yang sudah diterima maupun yang         belum diterima oleh yang bersangkutan dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka                   keputusan pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan

        pangkat pengabdian) ditinjau kembali;

    2) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan, baik yang sudah diterima maupun yang         belum diterima oleh yang bersangkutan tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka             mengajukan surat pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas se€ra tertulis bermaterai         kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan keputusan pemberhentian serta pemberian                   kenaikan pangkat pengabdiannya yang sudah ditetapkan (apabila mendapat kenaikan pangkat           pengabdian) tetap berlaku.

Contoh:

       Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 3 Maret 1956. Pada saat ini yang bersangkutan masih menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan di Kota Bekasi dan telah ditetapkan pemberhentiannya dengan keputusan Presiden yang berlaku terhitung mulai akhir Maret

2014. Dalam hal demikian, apabila yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas, maka keputusan pemberhentiannya dan kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka mengajukan surat pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya yang sudah ditetapkan (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) tetap berlaku. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya menduduki

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai jabatan struktural eselon I dan eselon ll) dan sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun telah berusia 58         (lima puluh delapan) tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil     terhitung mulai akhir bulan berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan

    pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

2) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum berusia 58       (lima puluh delapan) tahun dan yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas, maka         ditugaskan kembali dengan ketentuan tidak berhak lagi mengajukan masa bebas tugas atau masa     persiapan pensiun pada saat akan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun.

3) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun belum berusia 58       (lima puluh delapan) tahun, dan tidak bersedia melaksanakan tugas kembali, maka yang                 bersangkutan

mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh 1:

Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 12 Juli 1956, sebelumnya menduduki jabatan Kepala Biro Kepegawaian di Kementerian Sosial. Pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani

masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun yang akan berakhir pada bulan Juli 2014.

Dalam hal demikian, karena pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Juli 2014 dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Contoh 2:

Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal I April 1957, sebelumnya menduduki jabatan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun yang akan berakhir pada bulan April 2014. Dalam hal demikian, karena pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun, maka yang bersangkutan ditugaskan kembali dan tidak berhak lagi mengajukan masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun pada saat akan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun

Contoh 3:

Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 22 Maret 1957, sebelumnya menduduki jabatan Asisten Deputi ll di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun yang akan berakhir pada bulan Maret 2014. Dalam hal demikian, karena pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun maka yang bersangkutan ditugaskan kembali. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia melaksanakan tugas

kembali, maka mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Batas usia pensiun Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon lll ke bawah dan fungsional umum) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon lll ke bawah dan jabatan fungsional umum) belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun, tetapi

keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan karena mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan pemberhentiannya ditetapkan berlaku terhitung mulai akhir Januari 2014 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan baik yang sudah diterima maupun yang         belum diterima oleh yang bersangkutan dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka keputusan     pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat               pengabdian) ditinjau kembali; dan

2) apabila keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan, baik yang sudah diterima oleh yang               bersangkutan tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka mengajukan surat pernyataan       tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina               Kepegawaian, dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya       yang sudah ditetapkan (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) tetap berlaku.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 2 Januari 1958. Pada saat ini yang bersangkutan masih menduduki jabatan Kepala Bagian Keuangan di Kota Yogyakarta dan telah ditetapkan keputusan pemberhentiannya oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara terhitung mulai akhir Januari 2014. Dalam hal demikian, apabila yang bersangkutan masih bersedia melaksanakan tugas, maka keputusan pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdiannya (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) ditinjau kembali Apabila yang bersangkutan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, maka mengajukan surat pernyataan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas secara tertulis bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan keputusan pemberhentian serta pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya yang sudah ditetapkan (apabila mendapat kenaikan pangkat pengabdian) tetap berlaku.

Dalam hal terdapat Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon lll ke bawah dan fungsional umum), sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun mencapai usia 56       (lima puluh enam) tahun dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka ditugaskan kembali             dengan ketentuan tidak berhak lagi mengajukan masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun       pada saat akan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun.

2) apabila pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun mencapai usia 56       (lima puluh enam) tahun dan tidak bersedia melaksanakan tugas kembali, maka yang                       bersangkutan mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis                     bermaterai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Keputusan pemberhentian dengan hormat         atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

    sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 16 Januari 1958, sebelumnya menduduki jabatan Pengagenda Surat di Kementerian Perindustrian. Pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun yang akan berakhir pada bulan Januari 2014.

Dalam hal demikian, karena pada saat berakhirnya masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dan masih bersedia melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan ditugaskan kembali dan tidak berhak lagi mengajukan masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun pada saat akan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun

Apabila yang bersangkutan tidak bersedia melaksanakan tugas kembali, maka mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Batas usia pensiun bagi pejabat fungsional yang tidak ada perpanjangan batas usia pensiunnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara

dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang benrajib karena menjadi tersangka tindak pidana dan belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada Desember 2013, maka batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 10 Mei 1958, pada saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sejak 5 Juni 2013 dan sampai dengan Januari 2014 yang bersangkutan masih menjalani

pemberhentian sementara karena belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan batas usia pensiunnya

adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa, dan belum berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada Desember 2013, maka batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 5 Januari 1958, pada saat ini yang bersangkutan sebagai pejabat negara. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan batas usia pensiunnya

adalah 58 (lima puluh delapan) tahun. Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lain yang ditentukan Undang-Undang (antara lain Guru, Dosen, Jaksa, dan

Panitera), dinyatakan tetap berlaku.

demikian isi dari surat tentang batas Usia Pensiun Untuk PNS yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. semoga menjadi informasi yang bermanfaat.

› Read More

MASALAH YANG DIHADAPI SAAT PENGISIAN DAPODIKDAS (VIDEO)

Kalau kita sikapi selama ini dalam pengisian data di dapodikdas ternyata sangat kompeks yang menjadi permasalahan yang dialami oleh seluruh Operator Sekolah di Indonesia untuk lebih detail apa Permasalahan-permasalahan tersebut.

Mungkin kalau kita kumpulkan ada lebih dari 100 permasalahan yang ada, untuk itu Operator Sekolah disetiap kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia mempunyai inisiatif untuk membentuk sebuah grup/ forum yang dapat membantu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul saat Pengisian dapodikdas.

berikut ini merupakan kumpulan permasalahan yang timbul dalam pengisian dapodikdas
 mari kita simak video  Berikut ini, semoga bermanfaat:

› Read More

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Bukan Hanya Internet

Kalau kita berbicara tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangatlah luas pengertiannya. Tidak hanya Komputer dan Internet akan tetapi kita harus paham terlebih dahulu apa itu teknologi Informasi dan komunikasi, nah berikut ini sedikit penjelasan mengenai apa iyu TIK.

Istilah Teknologi Informasi Dan Komunikasi sudah sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam dunia kegiatan pembelajaran.Bahkan ada sebagian orang yang agak berlebihan pemahamannya, yaitu yang mengidentikkan TIK itu dengan komputer atau internet saja.Akibatnya, setiap ada pembicaraan mengenai TIK, maka yang terlintas di dalam pemikiran yang bersangkutan adalah komputer atau internet.

Menurut Puskur Diknas Indonesia, Teknologi Informasi Dan Komunikasi mencakup dua aspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi.

1. Teknologi Informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.

2. Teknologi Komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antar media.

Penerapannya di lingkungan pendidikan/pembelajaran dapatlah dikatakan bahwa TIK mencakup perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi dan infrastruktur yang fungsinya berkaitan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.

Pemahaman mengenai TIK tidak lagi hanya sebatas pada hal-hal yang canggih (sophisticated), seperti komputer dan internet, tetapi juga mencakup yang konvensional, seperti bahan cetakan, kaset audio, Overhead Transparancy (OHT)/Overhead Projector (OHP), bingkai suara (sound slides), radio, dan TV. 

Untuk mengetahui pengertian teknologi informasi terlebih dahulu kita harus mengerti pengertian dari teknologi dan informasi itu sendiri. Berikut ini pengertian teknologi dan informasi :

Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya 

Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian/penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan (knowledge) bagi penggunanya 

Pengertian teknologi informasi menurut beberapa ahli teknologi informasi : 

1. Teknologi Informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar (kamus Oxford, 1995)  
2. Teknologi Informasi  adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi (Haag & Keen, 1996)  
3. Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (software & hardware) yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 1999)  
4. Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis (Lucas, 2000)  
5. Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video (William & Sawyer, 2003)

Awam seringkali menganggap bahwa wujud dari TIK adalah Internet. Anggapan ini benar namun tidak tepat. 
Internet muncul sebagai hasil dari menyatunya (konvergensi) antara Teknologi Informasi (TI) dan Telekomunikasi. Sebelum muncul Internet, telah ada internet atau jaringan komputer lokal maupun antar lokal yang sifatnya tertutup.

Sebelum muncul jaringan lokal, telah ada peralatan TI baik yang bekerja berdasar prinsip komputasi maupun secara mekanik elektrik. Contoh perangkat TI yang bekerja menggunakan mekanik elektrik adalah mesin ketik elektronik, alat cetak semi otomatik, relay atau switch telepon di sentral telepon, papan reklame yang dioperasikan menggunakan rangkaian elektronik analog, dan lain sebagainya.

Komputer dalam bentuknya sekarang merupakan evolusi dari perangkat komputasi elektronik analog, yang selanjutnya dikembangkan menggunakan elektronik digital dengan material silicon. Kebutuhan manusia berkomunikasi ditirukan kepada komputer sehingga muncullah teknologi yang memungkinkan komputer “berbicara” dengan komputer lainnya, atau yang kemudian disebut komunikasi data. Keterhubungan antar komputer membentuk jaringan. Sebagaimana manusia, jaringan komputer-pun menjadi meluas sebagaimana kemampuan manusia membangun keterhubungan dengan manusia lain. Dari sinilah yang kemudian menghasilkan jaringan komputer global atau Internet.

Teknologi elektronika digital dengan prinsip kerja komputasi tidak hanya digunakan pada komputer sebagaimana yang lazim dikenal awam, namun juga dipakai pada berbagai aplikasi, seperti jam digital, sistem pengendalian proses, penyiaran dan penerimaan televisi dan radio, peralatan rumah tangga (home appliances), mainan anak – anak (toys), pesawat telepon, peralatan telekomunikasi, dan masih banyak lagi lainnya. 

Semua perangkat ini tergolong TI karena memenuhi definisi TI yakni teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi. Pada perkembangan terkini semua peralatan ini dapat berkomunikasi satu dengan lain menggunakan protokol komunikasi Internet Protocol (IP), sehingga kita dapat menyaksikan bagaimana sebuah Air Conditioner (AC) di rumah dapat dioperasikan dari mana saja melalui Internet. Dapat dimaklumi bila kalangan awam beranggapan bahwa TIK itu identik dengan Internet.

› Read More

APAKAH ANDA MENDAPATKAN TUNJANGAN UNTUK TAHUN 2014 , SILAHKAN CEK DISINI

Dengan padatnya lalu lintas data lewat dapodikdas, sehingga untuk mengakses lembar info PTK sangat sulit, sehingga PTK harus berulang kali mengakses web tersebut, dan itu juga belum sukses, terkadang kita harus mencari link baru untuk mengaksesnya, nah untuk kali ini kami ingin mencoba membantu rekan-rekan dalam mengecek Lembar Info PTK .

Ada yang baru pada tampilan Lembar Info PTK kali ini yaitu selain bisa dipakai untuk mengetahui informasi Ke‘valid’an data juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah PTK yang bersangkutan sudah memenuhi syarat/berhak menerima Tunjangan atau tidak, dengan diterbitkannya SK Tunjangan.
Adapun SK yang sudah diterbitkan sampai saat ini adalah :

SK Tunjangan Profesi yang melalui transfer dana pusat (Non PNS dan SLB)
SK Tunjangan Fungsional
SK Tunjangan Kualifikasi Pendidikan, bagi yang sedang kuliah atau melanjtkkan pendidikannya ke jenjang S1
SK Tunjangan khusus, bagi guru yang bertugas di wilayah khusus

Sedangkan untuk SK Tunjangan Profesi untuk PNS sampai saat ini masih proses validasi dan belum diterbitkan.

Untuk mengetahui apakah anda termasuk penerima SK tunjangan, caranya login pada Cek Info PTK kemudian :
Pada bagian akhir Lembar Info PTK klik tulisan "Tunjangan Guru" untuk melihat jenis tunjangan yang didapat.

Perhatikan tulisan tebal (bold), kalau ada tulisan tebal pada jenis tunjangan tersebut berarti tunjangan itulah yang anda dapat. Jika tidak ada tulisan tebal, hampir bisa dipastikan bahwa anda tidak mendapat tunjangan apa-apa. Jika anda termasuk nominator penerima Tunjangan Profesi melalui transfer dana pusat (Non PNS atau SLB) tetapi tidak ada tulisan tebal, segera perbaiki data anda karena besar kemungkinan data anda belum valid. 

Apabila anda termasuk nominator penerima aneka tunjangan dan tidak ada tulisan tebalnya, maka saat ini "ANDA BELUM BERUNTUNG" karena UNTUK TUNJANGAN FUNGSIONAL DAN TUNJANGAN KHUSUS SUDAH PADA POSISI KUOTA FINAL DAN TIDAK ADA PENAMBAHAN KUOTA BARU (Red : Nga keluar nomor SK Aneka Tunjangan yah berarti nga ada SK tahun 2014). 

Pengusulan untuk penerima aneka tunjangan yang terdiri dari tunjangan fungsional dan tunjangan daerah khusus sudah ditutup pada tanggal 18 Maret 2014 yang lalu, sedangkan pengusulan untuk penerima Bantuan Kualifikasi Pendidikan S1/DIV masih ada kesempatan. Perhatikan isian riwayat pendidikan pada Dapodik khususnya tahun kuliah, semester yang sedang di jalani, nama Kampus, serta IPK untuk diusulkan.

Klik tulisan tebal untuk melihat rincian SK yang diterbitkan. Pada rincian SK tercantum antara lain Nomor SK, Nomor rekening dan Bank tempat dicairkannya dana tunjangan.

Akan tetapi perlu diingat bahwa data yang ditampilkan pada halaman web ini tidak dapat dijadikan dasar acuan untuk proses pembayaran tunjangan dan data sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan data dapodik. Proses pembayaran tunjangan mengacu pada SK cetak yang dikirim ke pengelola masing-masing tunjangan.

Silahkan diakses link berikut ini :

                                           LINK I

                                           LINK II

                                           LINK III

                                           LINK IV

                                           LINK V

Deminkian postinagn kali ini semoga rekan-rekan berhasil dalam mengakses info PTK.

sumber : Bapak Subagya

› Read More

SYARAT MUTLAK TERBITNYA SK TUNJANGAN JJM HARUS LINIER

Yang menjadi hantu yang menakutkan dalam pengisian data di Dapodikdas, adalah masalah JJM yang belum linier berikut ini saya sedikit menuliskan tentang pengalaman yang saya alami dalam melinierkan JJM pada pengisian data Dapodikdas disekolah saya, semoga dapat membantu rekan-rekan Operator semua. Berikut ini tulisannya, silahkan simak semoga bermanfaat dan dapat membantu.

Guru yang belum mendapatkan SK Tunjangan Profesi atau juga dikenal SK Dirjen adalah karena adanya kesalahan pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terutama pada instrumen pendataan pada Dapodik yang banyak salah terjadi pada pengisian Jumlah Jam Mengajar (JJM). Instrumen tersebut harus segera diperbaiki dan agar SK Tunjangan Profesi bisa terbit.

PP. 22 Tahun 2006 tentang alokasi waktu KTSP SD/MI dapat menyebabkan Total Jam Mengajar Sesuai menjadi tidak valid. Untuk mengatasi masalah JJM, JJM KTSP dan JJM Linear, berikut adalah jumlah jam mengajar yang seharusnya:

1. Kelas 1:

    26+4=30 jangan lebih dari jumlah tersebut.
2. Kelas 2:

    27+4=31 jangan lebih dari jumlah tersebut.

3. Kelas 3:

    28+4=32 jangan lebih dari jumlah tersebut.
4. Kelas 4,5, dan 6:

      32+4=36 jangan lebih dari jumlah tersebut.

Bagi rekan-rekan masih bingung berikut ini contoh perhitungannya:

Kepala Sekolah atau Wakasek,

Unutk Kepala Sekolah Berhak mendapatkan JJM Linier 18 dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. Agar JJM Liniernya minimal 24 jam tercapai sebagai syarat mendapat Tunjangan Sertifikasi, maka jam tambahan yang harus dimiliki Kepala Sekolah sebanyak 6 Jam. tambahannya ditambahkan dari jam mengajar sesuai kode sertifikasinya.

Misalnya jika guru kelas, maka tambahan 6 jam itu adalah 2 Jam di kelas 4, 5, dan 6 yang diisikan di pembagian rombongan belajar (rombel) pada Aplikasi Pendataan Dapodik. Mapping rombel Kepsek/Wakasek harus pada kelas tinggi yaitu kelas 4, 5 dan 6. 

Kepala Sekolah/Wakasek lebih baik mengajar bidang studi PKn. Dari banyak contoh kasus, bidang studi ini dipastikan linier.

Kelas 1:

Guru Kelas                                          : 24 Jam
Mata pelajaran Agama                        : 2 Jam
Mata pelajaran Penjas                         : 2 Jam
Mata pelajaran Mulok                         : 2 Jam
Jumlah                                                 : 30 Jam/Minggu
Untuk Mata pelajaran  B.Inggris tidak termasuk/abaikan saja di kurikulum tidak ada mata Pelajaran tersebut.

Kelas 2:
Guru Kelas                                          : 24 Jam
Mata pelajaran Agama                        : 3 Jam
Mata pelajaran Penjas                         : 2 Jam
Mata pelajaran Mulok                         : 2 Jam
Jumlah                                                 : 31 Jam/Minggu
Untuk Mata pelajaran B.Inggris tdk termasuk/abaikan saja di kurikulum tdk ada mata Pelajaran tersebut .

Kelas 3:
Guru Kelas                                          : 24 Jam
Mata pelajaran Agama                        : 3 Jam
Mata pelajaran Penjas                         : 3 Jam
Mata pelajaran Mulok                         : 2 Jam
Jumlah                                                 :  32 Jam/Minggu
Mata pelajaran B.Inggris tdk termasuk/abaikan saja di kurikulum tdk ada mata Pelajaran tersebut

Kelas 4, Kelas 5, dan Kelas 6:
Guru Kelas                                          : 25 Jam
Mata pelajaran                                     : Agama 3 Jam
Mata pelajaran Penjas                         : 4 Jam
Mata pelajaran Mulok                         : 2 Jam
B.Inggris 2 Jam
Jumlah                                                 : 36 Jam/Minggu

Mata pelajaran B.Inggris bisa masuk walaupun tdk ada dalam Kurikulum di kelas 4,5,6, yang terpenting 36 jam/minggu terpenuhi.

Data yang ditampilkan di website P2TK Dikdas, terutama data pada nomor 20 yaitu Total Jam Mengajar Sesuai terdapat 3 keterangan yaitu.

1.     Jumlah Jam Mengajar (JJM) yaitu jumlah jam yang operator sekolah masukkan dalam aplikasi pendataan pada bagian pembagian rombongan belajar.

2.     JJM KTSP yaitu jumlah jam mengajar yang dihitung sesuai dengan batasan maksimal kurikulum KTSP. 

3.     JJM linier yaitu jam mengajar yang dibatasi KTSP, yang dihitung sesuai dengan kode sertifikasi yang dimilikinya. 

Masalah yang sering terjadi terkait jumlah jam mengajar yaitu, saat dicek di P2TK Dikdas, JJM Liniernya 0 (nol). Hal itu bisa terjadi karena guru yang bersangkutan di rombongan belajar (rombel), mata pelajaran yang diampunnya tidak sesuai dengan mata pelajaran (kode sertifikasi pada no 17) yang dimilikinya.

Demikian sedikit tulisan yang mungkin bisa anda terapkan untuk membantu tercapainya JJM yang linier, sehingga Sk tunjangan dapat terbit. Salam sukses !!!

› Read More

TANGGAPAN WAMENDIKBUD TENTANG DIHAPUSKANNYA MAPEL TIK

Ternyata diterapkannya kurikulum 2013 menimbulkan kontroversi yang sangat dasyat diseluruh Indonesia khususnya untuk kebijakan dihapuskannya  mata pelajaran TIK, pada kesempatan ini saya kutip tentang konsultasi yang dilakukan oleh bapak Dien's Defarissa dari grup Asosiasi guru TIK dan KKPI dengan Bapak Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Musliar Kasim). demikian kutipan konsultasi yang dilakukukan :

Menurut Musliar Kasim (Wamendikbud), posisi guru TIK akan sama dengan guru Bimbingan Konseling (BK). Guru TIK akan memberikan pelayanan atau arahan kepada siswa maupun guru yang berkonsultasi mengenai TIK kepadanya. Peranan guru TIK juga sama pentingnya dengan guru-guru lainnya. Sebab TIK sudah menjadi seperti alat pembelajaran. 

Dimana siswa harus memahami TIK untuk mengikuti proses belajar. Musliar memberikan contoh ketika ada guru yang menginstruksikan kepada siswanya untuk mencari materi pembelajaran di internet. Ada kemungkinan tidak semua siswa sudah mengerti bagaimana cara penggunaan internet yang benar. Maka di situlah peran dari guru TIK ke depan.
TANGGAPAN SAYA:

1. Guru BK memang sangat dibutuhkan peranannya untuk memberikan konseling (motivasi dan inspirasi) setiap saat       kepada siswa yang bermasalah maupun yang berprestasi sehubungan dengan kondisi psikologis dan karer masa         depannya.

    Mohon maaf Pak Wamen, contoh dari pak wamen di atas itu menunjukkan betapa pola berfikir Bapak begitu               inferior, menganggap anak bangsa kita itu masih sangat primitif dan bodoh. Anak saya kelas 2 SD saja sudah               mampu mendownload semua game yang dia inginkan, bermain game onine, Facebook, Tweeter, dsb hanya               melihat sekali contoh dari kakaknya yang masih kelas 7 SMP. Artinya kemampuan-kemampuan operasional seperti       itu sudah bukan lagi permasalahan substansial siswa dan guru yang harus setiap hari dilayani oleh guru TIK. Jelas ini     hanya alibi yang mengada-ada.

2. Jika guru TIK harus memberikan bantuan kepada semua guru mata pelajaran itu sudah dilakukan sejak lahirnya TIK    sekitar 10 tahun yang lalu (tanpa menunggu Peraturan Menteri) baik di lingkup sekolah maupun daerah. Guru-guru    TIK banyak mengadakan pelatihan-pelatihan aplikasi yang dibutuhkan oleh semua guru mata pelajaran (Office,            Multimedia, Internet, Macromedia Flash, dll). Artinya Bapak termasuk pejabat yang processornya 486-DX atau            Pentium I (Jadul banget yaaak...)

3. Penguasaan operasional IT sebagai pendukung pembelajaran (Internet, MS-Office, Multimedia, dsb) mutlak menjadi     kebutuhan semua guru di segala tingkatan karena tuntutan zaman. Tapi bukan berarti peranan TIK selesai sampai       di situ, Karena dunia ini menjadi tanpa batas (globalisasi) juga karena TIK, jadi bangsa manapun yang menguasai        ICT maka dia akan menguasai dunia. Di situlah peranan TIK harus diperkuat. Bukan dihilangkan. Seharusnya konten    materi TIK yang diarahkan pada materi yang bernilai strategis dalam persaingan global. Contoh resourcing,                  engineering, designing, dsb.

4. Masih banyak lagi kejanggalan cara berpikir jajaran Kemendikbud, tapi nanti sajalah kita ungkap di tanggal 26 April       pas ketemu sama Bapake menteri yaak....Yang jelas TIK harus menjadi mata pelajaran favorit yang berdiri sendiri.       Ok temen-temen.....???

demikian kutipan konsultasi yang dilakukan bapak  Dien's Defarissa dengan Bapak Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, semoga bisa menambah referensi bagi rekan-rekan seIndonesia khusunya untuk guru TIK dan KKPI dan juga Guru Konseling. 

SUMBER : Dien's Defarissa dari grup Asosiasi guru TIK

› Read More

TUNTUNAN CEK SK TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK (TPP)

Kalau kemarin kita telah menginformasikan realisasi dana untuk pembayaran Tunjangan Profei Pendidik Non PNS, 
nah untuk sekarang kita akan bahas bagaimana cara Cek Tunjangan Profei Pendidik. 

khusus para PNS yang belum cair untuk dana TPP, mungkin anda bisa cek data TPP terlebih dahulu sebelum terlambat. karena kalau sampai dana tersebut sudah direalisasikan dan data anda belum valid atau linear maka dana TPP yang anda nantikan atau tunggu pun belum bisa anda terima. 

mungkin yang sudah menikmati dana tersebut adalah mereka guru Non PNS, namun tidak usah dikawatirkan karena untuk TPP PNS masih dalam proses dan dipastikan dalam waktu dekat akan cair (Kemdikbud, Muhamad NUH).

Nah untuk kali ini anda bisa lebih mudah mengecek SK TPP, karena tuntunan ini berupa video, anda cukup mengikuti proses dengan seksama, langsung saja lihat tuntunannya lewat video dibawah ini, video ini saya ambil di youtube

semoga dapat membantu rekan-rekan Ops dan rekan-rekan PTK sendiri. demikian info untuk kali ini.

› Read More

REALISASI DANA SEBESAR 321,8 MILLIAR UNTUK PEMBAYARAN TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK NON PNS

Kali ini kami informasikan tentang pencairan TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK (TPP) khusus unutk guru Non PNS, dan untuk Guru PNS harap bersabar dalam menunggu cairnya Tunjangan TPP karena harus menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). silahkan baca artikel dibawah ini untuk lebih jelasnya :

TPP untuk guru swasta sudah mulai dicairkan.Khusus untuk guru di SD dan SMP, pembayaran TPP guru swasta triwulan I (Januari-Maret) 2014 Kemendikbud menganggarkan sekitar Rp 596 miliar. ini diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Sumarna Surapranata.

Jadwal pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP) untuk guru non PNS akhirnya terealisasi sesuai jadwal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadwalkan pencairan TPP guru swasta pekan ini. Rekapitulasi sementara, dana TPP sekitar Rp 321,8 miliar sudah dikucurkan.

 Jika dihitung dari total anggaran sebesar Rp 596 miliar, maka anggaran yang sudah disalurkan sekitar Rp 321,8 miliar.
"Pencairan sampai saat ini terus berlansung," kata dia kemarin. Pejabat yang akrab disapa Pranata itu mengatakan, tanggungan pencairan TPP untuk triwulan I 2014 sudah disalurkan sekitar 54 persen.

Sementara itu ada tiga kelompok guru yang akan mendapatkan TPP. Yakni guru yang sudah mendapatkan SK, guru yang perlu validasi, dan guru yang tidak layak diberi SK.

Dia menuturkan pencairan yang sudah berjalan ini untuk guru-guru yang sudah mendapatkan surat keputusan (SK) pencairan TPP.

Bagi guru yang diputuskan tidak layak diberi SK, otomatis tidak akan mendapatkan pencairan TPP. 

Guru tidak layak diberi SK diantaranya:

1. Guru tersebut pensiun 

2. Guru meninggal dunia.

3. Guru beralih menjadi pejabat struktural atau jabatan lain non guru

4. Guru yang tidak mengajar minimal 24 jam pelajaran/pekan

5. Guru tidak terdaftar di rombongan belajar, 

6. Guru mengajar di bawah rasio ideal (1 guru mengajar 20 siswa).

Sementara itu bagi guru yang masuk kategori perlu diverifikasi, Pranata mengatakan berpeluang mendapatkan TPP. Sampai saat ini proses validasi berjalan terus. Dia berharap para guru yang masuk kategori ini menginput data klarifikasi dengan cepat. Sehingga bisa segera mendapatkan pencairan TPP.

sedangkan untuk pencairan TTP guru negeri akan menyusul karena untuk pencairan TTP memerlukan Landasan Hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). itu diungkapkan oleh Mendikbud Mohammad Nuh. dengan adanya PMK digunakan untuk pencairan dana TPP yang mandek/mengendap sejak 2010 di Pemerintah Kabupaten/Kota.PMK itu sedang dibahas pada hari ini 28 Maret 2014. dana yang mengendap dikabupaten/kota mencapai 6 triliun, sedangkan kekurangan pembayaran TPP sekitar Rp 4 triliun.Kondisi itu dimanfaatkan Pemerintahuntuk melunasi tunggakan TPP. informasi ini berdasarkan Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Muh. Nuh juga menjelaskan bahwa untuk menutup kekurangan pembayaran TTP di 122 kabupaten dan kota pemerintah hanya menyiapkan anggaran sebesar 600 miliar.

demikian informasi tentang pencairan TTP untuk guru Non PNS, sedangkan untuk guru PNS harap bersabar karena dana TTP segera dicairkan.

Sumber : JPNN

› Read More

PERMASALAHAN YANG BANYAK MUNCUL DI APLIKASI DAPODIKDAS

Sampai hari ini ternyata masih banyak sekali data dapodik diseluruh Indonesia yang belum selesai sinkron atau linier. ternyata permasalahn yang timbul sangat komplek yang membuat Operator pusing dan stres. karena yang menjadi acuan seluruh PTK beranggapan kalau tunjangan tidak keluar/ cair itu dikarenakan kerja Operator sekolah yang gak benar. Apakah itu yang anda rasakan para Operator Sekolah seluruh Indonesia ???

yang jelas untuk permasalahan tersebut, mungkin para Operator bisa menjelaskan kepada PTK dengan pelan-pelan agar bisa dipahami kepada PTK.

nah untuk kali ini kembali saya menginformasikan kepada seluruh Indonesia tentang koreksi data tunjangan profesi yang bersumber Direktorat P2TK Ditjen Dikdas.

berikut ini kami sampaikan informasinya :  Masih banyak permasalahan yang muncul di DAPODIK

Direktorat P2TK Ditjen Dikdas
Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi
per tanggal 28 Maret 2014

Status Dokumen :

1. Belum update data
2. Masih Edit Data
3. Siap Diusulkan

4. Siap SK

5. Sudah SK

Permasalahan yang muncul pada No 1 dan 2

No. 1 ( Belum update data )
- Rata-rata Tidak Terdaftar didapodik

No. 2 Masih Edit Data

1 JJM Linier Kurang
2 Belum mengisi JJM semester 2 JJM Linier Kurang
3 Belum mengisi JJM semester 2 Tidak ada sekolah Induk
4 Belum mengisi JJM semester 2 Tidak ada sekolah IndukHonor Sekolah Belum diakui
5 Belum mengisi JJM semester 2 Tidak ada sekolah IndukPangkat Golongan Tidak diketahui
6 Belum mengisi JJM semester 2 Tidak ada sekolah IndukStatus Kepegawaian Tidak Jelas
7 Honor Sekolah Belum diakui
8 Honor Sekolah Belum diakui Belum mengisi JJM semester 2 JJM Linier Kurang
9 Honor Sekolah Belum diakui JJM Linier Kurang
10 Honor Sekolah Belum diakui Lembaga Pengangkat tidak diakui Sumber Gaji tidak diakui
11 Honor Sekolah Belum diakui Lembaga Pengangkat tidak diakui Sumber Gaji tidak diakui Belum mengisi JJM                    semester 2JJM Linier Kurang
12 Honor Sekolah Belum diakui Lembaga Pengangkat tidak diakui Sumber Gaji tidak diakui JJM Linier Kurang
13 JJM Linier Kurang
14 JJM Linier Kurang Honor Sekolah Belum diakui Lembaga Pengangkat tidak diakui Sumber Gaji tidak diakui
15 Kab/Kota Sekolah Induk Kab. Lampung Barat Tidak Sesuai dengan Kab/Kota Kelulusan Kota Bandar Lampung
16 Kab/Kota Sekolah Induk Kab. Lampung Selatan Tidak Sesuai dengan Kab/Kota Kelulusan Kota Bandar Lampung
17 Kab/Kota Sekolah Induk Kab. Lampung Tengah Tidak Sesuai dengan Kab/Kota Kelulusan kota Bandar Lampung
18 Kab/Kota Sekolah Induk Kab. Lampung Utara Tidak Sesuai dengan Kab/Kota Kelulusan Kota Bandar Lampung
19 Kab/Kota Sekolah Induk Kab. Pesawaran Tidak Sesuai dengan Kab/Kota Kelulusan Kota Bandar Lampung
20 Kab/Kota Sekolah Induk Kab. Pringsewu Tidak Sesuai dengan Kab/Kota Kelulusan Kota Bandar Lampung
21 Kab/Kota Sekolah Induk Kab. Tanggamus Tidak Sesuai dengan Kab/Kota Kelulusan Kota Bandar Lampung
22 Kab/Kota Sekolah Induk Kab. Way Kanan Tidak Sesuai dengan Kab/Kota Kelulusan Kota Bandar Lampung
23 Kab/Kota Sekolah Induk Kota Bandung Tidak Sesuai dengan Kab/Kota Kelulusan Kota Bandar Lampung
24 Lembaga Pengangkat tidak diakui Sumber Gaji tidak diakui
25 NIP Baru Harus 18 Digit

26 NIP Baru Harus 18 Digit Belum mengisi JJM semester 2 JJM Linier Kurang
27 NIP Baru Harus 18 Digit JJM Linier Kurang
28 NIP Baru Harus 18 Digit NIP Tidak Sinkron dengan Tgl Lahir
29 NIP Baru Harus 18 Digit Pangkat Golongan Tidak diketahui JJM Linier Kurang
30 NIP Baru Harus 18 Digit Pangkat Golongan Tidak diketahui Rasio Murid / Guru BK Tidak Memenuhi
31 NIP Tidak Sinkron dengan Tgl Lahir
32 NIP Tidak Sinkron dengan Tgl Lahir Belum mengisi JJM semester 2 JJM Linier Kurang
33 NIP Tidak Sinkron dengan Tgl Lahir JJM Linier Kurang
34 Pangkat Golongan Tidak diketahui
35 Pangkat Golongan Tidak diketahui Belum mengisi JJM semester 2 JJM Linier Kurang
36 Pangkat Golongan Tidak diketahui JJM Linier Kurang
37 Rasio Murid / Guru BK Tidak Memenuhi
38 Sudah memasuki masa pensiun
39 Sumber Gaji tidak diakui
40 Tidak ada sekolah Induk
41 Tidak ada sekolah Induk Belum mengisi JJM semester 2JJM Linier Kurang
42 Tidak ada sekolah Induk Honor Sekolah Belum diakui Lembaga Pengangkat tidak diakui Sumber Gaji tidak diakui
43 Tidak ada sekolah Induk Honor Sekolah Belum diakui Lembaga Pengangkat tidak diakui Sumber Gaji tidak                    diakui Belum mengisi JJM semester 2 JJM Linier Kurang
44 Tidak ada sekolah Induk Honor Sekolah Belum diakui Lembaga Pengangkat tidak diakui Sumber Gaji tidak diakui          JJM Linier Kurang
45 Tidak ada sekolah Induk JJM Linier Kurang
46 Tidak ada sekolah Induk NIP Baru Harus 18 Digit
47 Tidak ada sekolah Induk NIP Baru Harus 18 Digit Belum mengisi JJM semester 2 JJM Linier Kurang
48 Tidak ada sekolah Induk NIP Tidak Sinkron dengan Tgl Lahir
49 Tidak ada sekolah Induk NIP Tidak Sinkron dengan Tgl Lahir JJM Linier Kurang
50 Tidak ada sekolah Induk NIP Tidak Sinkron dengan Tgl Lahir Pangkat Golongan Tidak diketahui JJM Linier Kurang
51 Tidak ada sekolah Induk Pangkat Golongan Tidak diketahui
52 Tidak ada sekolah Induk Pangkat Golongan Tidak diketahui JJM Linier Kurang
53 Tidak ada sekolah Induk Status Kepegawaian Tidak Jelas JJM Linier Kurang

Cek APP DAPODIK masing-masing sudah benarkah data Kita ? 

demikian informasi yang dapat kami sampaikan sebagai koreksi data terakhir Koreksi Data Tunjangan Profesi. update terakhir pada tanggal 28 Maret 2014. semoga dapat membantu informasi ini.

SUMBER : Direktorat P2TK Ditjen Dikdas

› Read More