KEMDIKBUD TANDA TANGANI MOU PENYALURAN TPG DENGAN 3 BANK PEMERINTAH

Anggaran TPG tahun ini sekitar Rp 70 triliun yang ditransfer ke kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dan sekitar Rp 6,9 triliun untuk guru non-PNS. Tahun depan, Anggarannya naik menjadi sekitar Rp 80,6 triliun terdiri dari Rp 73,6 triliun untuk guru berstatus PNS Daerah dan sekitar Rp 7 triliun untuk guru non-PNS. Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik naik, akan ada sekitar 166.000 guru yang disertifikasi, ada kenaikan gaji pokok, ada kenaikan pangkat dan golongan.

Pemilihan ketiga Bank Nasional Pemerintah dalam penyaluran TPG ini dikarenakan memiliki akses atau jaringan ke seluruh wilayah di Indonesia. TPG,  harus disalurkan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Namun, tidak hanya TPG saja yang disalurkan melalui ketiga mitra kerja tersebut tetapi juga ke depan akan menyalurkan tunjangan khusus, subsidi tunjangan fungsional, dan subsidi peningkatan kualifikasi akademik kepada guru-guru yang akan meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang yang lebih tinggi.

Ketiga mitra kerja tersebut diharapkan memberikan pelayanan khusus bagi guru-guru yang berdedikasi dan atau berprestasi. Pelayanan khusus tersebut seperti diskon khusus pembelian tiket kereta api, pembelian buku di toko buku, diskon khusus di restoran-restoran, dan lainnya jika menggunakan kartu debit atau kartu kredit ketiga bank tersebut. 

Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud melakukan kerja sama dengan tiga bank nasional milik pemerintah dalam hal penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Kerja sama dengan mitra kerja tersebut disepakati secara resmi dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ditjen GTK Kemendikbud dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan hari ini di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Nota kesepahaman ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap guru.

Penandatangan MoU (Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman,-), ini memang menjadi program pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 dan 15, "tunjangan profesi dibayarkan satu kali gaji pokok” .

Sumarna menegaskan, melalui nota kesepahaman ini harus terwujud tiga prinsip dasar dalam bermitra yaitu mutual trust (saling percaya,-), mutual respect (saling menghormati,-), dan mutual benefit (saling menguntungkan,-) antara pihak-pihak yang bekerja sama. Dari MoU ini, kata dia, tentu ada keuntungan bagi ketiga bank yang bemitra tetapi keuntungan tersebut sudah pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Benefit (keuntungan,-) untuk Kemendikbud banyak, salah satunya penyaluran jadi apik, jadi smooth (halus,-) mudah mengeceknya, dan mudah memeriksa siapa yang belum dapat dan siapa yang sudah dapat,” ujarnya.

Untuk para guru tidak perlu kuatir lagi akan isu yang beredar tentang penghapusan TPG oleh Kemdikbud, Karena berita tersebut adalah tidak benar. TPG akan disalurkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada september 2015.

Sumber : kemdikbud.co.id

› Read More

50 CALON PENGAJAR MUDA ANGKATAN XI SIAP MENGIKUTI PELATIHAN

 

Gerakan Mengajar telah memasuki Angkatan yang ke XI, Dari seleksi yang ketat terntaya terpilih 50 Calon Pengajar Muda. Dari seleksi yang dijalani terpilih calon-calon pengajar dari beberapa perguruan Tinggi. 

Penetapan 50 pengajar Muda angkatan XI ini berdasarkan Surat Keputusan nomor 004/SK/PPMD/IM/IX/2015. Mereka bersiap untuk mengikuti Pelatihan Intensif untuk mengabdi di lima kabupaten di berbagai penjuru Indonesia.

Berikut ini daftar Calon Pengajar Muda Angkatan yang ke XI yang lolos seleksi :

1. Happy Berthalina -Institut Pertanian Bogor

2. Heny Lohono Putri -Univ. Brawijaya

3. Heppy New Year Haloho -Univ. Sumatera Utara

4. Hermin Hardyanti Utami -Univ. Negeri Makassar

5. Ilham Pebrika -Univ. Gadjah Mada

6. Indah Kusuma Wardhani -Univ. Brawijaya

7. Ines Faradina -Univ. Negeri Malang

8. Isnaini Rahmawati -Univ. Gadjah Mada

9. Lili Sakilah -Univ. Pancasila

10. Lizara Patriona Syafri -Univ. Indonesia

11. M.Mubin -Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah

12. Nadiatul Khair -Univ. Riau

13. Neni Nur Aeni -Univ. Paramadina

14. Nurhikmah -Univ. Hasanuddin

15. Nurjannah Awaliyah -Univ. Muhammadiyah Yogyakarta

16. Priscilla Deni -Univ. Indonesia

17. Rahmaniar -Univ. Hasanuddin

18. Salman Al Farizi Supriyadi -Univ. Negeri Malang

19. Serty Karina Marti -Univ. Pendidikan Indonesia

20. Shofy Septiana -Univ. Negeri Jakarta

21. Siti Bagja Muawanah -Univ. Sultan Ageng Tirtayasa

22. Sutrisno -Univ. Haluoleo

23. Ulil Rukmana -Univ. Syiah Kuala

24. Yesaya Putra Pamungkas -Univ. Diponegoro

25. Yorina Sarah Franscoise Lantang  -Tokyo Institute of Technology

26. Zainul Fadilah -UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

27. Afriza Firlana Ghany -Univ. Prof Dr Moestopo (beragama)

28. Ahmad Ashari -Institut Teknologi Bandung

29. Ahmad Sururi -Univ Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

30. Andhina Ratri Aryani -Univ. Gadjah Mada

31. Amelinda Rizki Eka Putri -Institut Teknologi Sepuluh November

32. Anindita Ayu Pradipta Yudah -Univ. Indonesia

33. Apriliana Kurniasari -Univ. Sebelas Maret

34. Arina Resyta Rahma -Institut Teknologi Bandung

35. Arvida Rizzqie Hanita -Univ. Negeri Yogyakarta

36. Aryo Dwi Harprayudi -Univ. Gadjah Mada

37. Belathea Chastine Hutauruk -Univ. Padjadjaran

38. Binti Nikmatul Afdila -Univ. Muhammadiyah Malang

39. Devi Dwi Kurniawati -Univ. Negeri Surabaya

40. Dewi Maghfiroh -Univ. Negeri Semarang

41. Dewi Rahmawati -Institut Seni Indonesia Surakarta

42. Dhenny Ajie Widyarukma -Institut Teknologi Bandung

43. Dwi Annisa Putri -Univ. Gadjah Mada

44. Dwika Pandu Prasetya -Univ. Gadjah Mada

45. Eliya Amilati Hanafi -Institut Teknologi Bandung

46. Esti khoerunnisa -Institut Pertanian Bogor

47. Fenty Yunia Vianarika -Univ. Sanata Dharma

48. Firlia Sandyta -Univ. Indonesia

49. Fitria -Univ. Kristen Satya Wacana

50. Hanifati Laili Mazaya -Univ. Padjadjaran

Demikian 50 daftar Calon Pengajar Muda Angkatan yang ke XI yang lolos, selamat dan Siaplah membangun Pendidikan Di Indonesia, Semoga dengan Program Ini Pendidikan di Indonesia lebih maju dan berkualitas.

› Read More

PENJELASAN TENTANG 3 SUMBER PENDAPATAN GURU PNS OLEH DIRJEN GTK

Pemerintah  akan segera menerapkan sistem penggajian single salary PNS. Pembenahan Penggajian Guru PNS akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undangn No 05 tahun 2014 tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. hal tersebut dilakukan agar Gaji guru PNS lebih layak.

Menurut Sumarna Surapranata selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud (Dirjen GTK) ‎‎, Sumber pendapatan guru PNS terdiri dari 3 bagian yaitu : 

1. Gaji pokok, 

2. Tunjangan kinerja, 

3. Tunjangan kemahalan.

Sumber pendapatan ini akan dimasukkan ke dalam single salary PNS. 

Penjelasan 3 sumber pendapatan guru PNS oleh Sumarna Surapranata adalah sebagai berikut:

1. Gaji Pokok adalah gaji yang akan dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan Pengaturan gaji  pasal 79 UU ASN.

Pengaturan gaji ini untuk meningkatkan standar kesejahteraan guru.

Sebagai contoh : gaji A akan berbeda dengan gaji B, sesuai dengan golongan yang berbeda, masa kerja berbeda, dan resiko pekerjaan yang berbeda, dan gaji diberikan secara bertahap.

2. Tunjangan kinerja diberikan  berdasarkan pencapaian kinerja. 

3. Tunjangan kemahalan berdasarkan indeks kemahalan harga yang ada di daerah. Papua tentu berbeda dengan Jakarta, dan Garut. 

Dari pembenahan Skema penggajian Ini diharapkan Guru PNS dapat lebih sejahtera dan tidak merasa kekurangan, karena hal tersebut sudah direncanakan pemerintah sebagai wujud penghargaan bagi Para guru PNS.

Sumber : http://www.jpnn.com/

› Read More

16 RIBU BIDAN PTT AKAN DIANGKAT CPNS OLEH PEMERINTAH

Apresiasi positif  diberikan Ketua Umum Forum Bidan PTT, Lilik Dian Ekasari kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dengan mengucapkan rasa terimakasih terhadap keputusan yang diberikan Menteri Yuddy yang akan mengangkat sekitar 16 ribu bidan PTT. Menurut Lilik, persyaratan untuk dipekerjakan dimana pun jika sudah menjadi PNS bukan hal yang sulit.

Terimakasih karena sudah ada keputusan atau solusi akan segera menyelesaikan permasalahan kami. Semoga memang benar-benar di awal tahun akan segera ada rekrutmen CPNS terhadap bidan desa PTT, khususnya terhadap 16 ribu bidan.

Yuddy Chrisnandi selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengabulkan tuntutan para bidan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Menteri Yuddy, akan pertimbangan untuk merekrut semua Bidan PTT menjadi CPNS karena sudah memenuhi tiga hal yaitu: 

1. Memiliki SK dari Menteri Kesehatan, 

2. Keberadaannya terindentifikasi 

3. Memiliki rekomendasi dari masing-masing kepala daerah. 

Secara prinsip, menteri Yuddy bisa menerima aspirasi untuk mempertimbangkan pengangkatan 16 ribu bidan PTT,hal tersebut dikatakan Yuddy saat menemui perwakilan Forum Bidan PTT di kantornya, Jakarta, Senin (28/9). Untuk Masalah Teknisnya serahkan pada kami. Jadi ibu-ibu tidak perlu terlibat secara detail dan jangan khawatir mengenai adanya seleksi atau tidak. Intinya, pemerintah akan merekrut 16 ribu bidan PTT tersebut," tegas Yuddy. 

Kementerian dalam waktu dekat akan segera bertemu dengan Menteri Kesehatan, serta Menteri Hukum dan HAM untuk membicarakan landasan hukum perekrutan bidan PTT. Menurutnya, landasan hukum bidan PTT sudah cukup karena mereka diangkat berdasarkan SK Menteri Kesehatan yang sesuai dengan Keputusan Presiden No 23 Tahun 1994 yang diperbarui dengan Keppres No. 77 Tahun 2000.

Untuk masalah Prosesnya akan segera  dilaksanakan secepatnya karena tidak terlalu sulit. Disamping jumlahnya tidak sefantastis dengan jumlah eks honorer K2, identifikasi keberadaannya sudah lebih terverifikasi, sehingga prosesnya relatif lebih cepat.

Ini merupakan sebuah kebijakan yang akan membawa dampak positif, setelah Honorer K2 yang diamini akan diangkat CPNS sekarang giliran honorer BIdan PTT. Semoga informasi ini membawa dampak yang positif .

Sumber : http://www.menpan.go.id/

› Read More

TPG TIDAK AKAN DIHAPUS, HANYA DIGANTI NAMA TUNJANGAN KINERJA

Sulistyo Selaku Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menuturkan, mereka masih memegang janji Joko Widodo jelang Pemilu 2014 lalu. Waktu itu Pak Jokowi saat berkunjung ke kantor PGRI berjanji tidak akan menghapus TPG.

Terkait dengan regulasi penggajian PNS di UU ASN, Sulistyo mengatakan TPG tidak bisa dimasukkan dalam komponen tunjangan kinerja (tukin). Sebab pencairan atau pembayaran TPG diatur dalam UU tersendiri, yaitu UU Guru dan Dosen. Ketika nanti TPG dibayar dengan digabung aneka tunjangan lainnya, guru akan kesulitan mengecek TPG yang diterima berapa jumlahnya.

 Dengan beredarnya kabar akan ada penghapusan Tunjangan Profesi Guru, akhirnya Kemdikbud angkat bicara. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menjelaskan kabar penghapusan TPG itu tidak benar. Dia menuturkan Kemendikbud tetap akan tunduk pada aturan single salary bagi PNS karena diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai konsekuensinya, TPG nanti akan diganti namanya dengan tunjangan kinerja, Pasalnya dalam UU ASN, para PNS hanya akan mendapatkan gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Tidak ada lagi aneka tunjangan lain yang akan diberikan ke PNS.

Pejabat yang akrab disapa Pranata itu memastikan TPG tahun depan hanya ganti nama saja. Kemendikbud tidak akan menghapus atau menghentikan pembayaran TPG karena amanah dari Undang-Undang Guru dan Dosen.

Pemerintah sudah merencanakan pengalokasian anggaran TPG di APBN 2016. Anggaran TPG tahun depan untuk kelompok guru PNS mencapai Rp 73 triliun.

Anggaran ini langsung ditransfer ke pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Sedangkan untuk anggaran TPG guru non PNS sejumlah Rp 7 triliun, berada di kas Kemendikbud.

Jadi Informasi yang benar adalah Kemdikbud tidak akan menghapus TPG, tetapi hanya berganti nama menjadi Tunjangan Kinerja.

Informasi di dapat dari http://www.jpnn.com/

Semoga informasi ini dapat membuat lega para guru yang kemarin sempat resah karena beredarnya informasi akan adanya penghapusan TPG.

› Read More

TIDAK LOLOS 3 KOMPONEN UJI KOMPETENSI GURU, TPG DIHAPUS

Kabar terbaru yang akan membuat para guru galau adalah dimana Pemerintah berencana menghapus tunjangan profesi guru (TPG).  Ke depan guru hanya akan menerima tunjangan kinerja setelah melalui pengujian. Pemerintah menilai adanya TPG ini ternyata belum bisa meningkatkan kualitas guru yang sudah memiliki sertifikat Pendidik.

Hafid Abbas selaku Guru besar FakultasI lmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta  mengadakan penilaian sertifikasi guru melalui portofolio dan pelatihan 90 jam tak lebih dari formalitas belaka. Guru tidak dilatih, melainkan hanya diberi sertifikat secara cuma-cuma. Hafid mendukung revisi sertifikasi guru yang akan diadakan oleh kemdikbud, karena tidak memberi dampak perbaikan atas Mutu Pendidikan Nasional. 

Hafid menegaskan, ada tiga implikasi dari program sertifikasi yang mesti dibenahi, Yaitu 
1. Kemendikbud harus menghilangkan pola formalitas penyelenggaraan program sertifikasi guru. 
2. kaitkan sertifikasi dengan pembenahan mekanisme pengadaan dan perekrutan calon guru di perguruan tinggi. 
3. Sertifikasi guru harus diselenggarakan berbasis kelas. 

Selama ini mereka yang mengikuti pelatihan tidak dirancang untuk mengamati kompetensinya mengajar di kelas. Akibatnya sertifikasi guru tidak berdampak pada peningkatan mutu, Padahal penyelenggaraannya telah menguras 2/3 dari total anggaran pendidikan yang mencapai 20% APBN. ”Pada 2010 biaya sertifikasi mencapai Rp110 triliun. Namun Bank Dunia memublikasi guru yang sudah sertifikasi dan yang belum ternyata menunjukkan prestasi yang relatif sama.

Sumarna Surapranata selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)  mengatakan, dasar penghapusan TPG karena tidak semua guru berkinerja bagus meskipun telah mendapat tunjangan itu. Kemendikbud pun menggariskan bahwa insentif kepada guru akan diberikan sesuai dengan kompetensi dan kinerja. Artinya TPG harus disesuaikan. Pemerintah ingin secepatnya insentif berbasis kompetensi dan kinerja itu( direalisasi).

Pranata menerangkan, penghapusan TPG sah dilakukan mengingat dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebutkan bahwa besaran gaji PNS tergantung pada kinerja. Ke depan, tunjangan harus disesuaikan dengan tiga komponen uji yang akan dilakukan Kemendikbud, yakni penilaian kinerja guru (PKG), uji kompetensi guru (UKG), dan prestasi siswa.

Reformasi tunjangan guru akan dimulai tahun ini dengan penerapan UKG pada 19 November- 27 November 2015. Selain itu akan dilaksanakan pula penilaian kinerja guru untuk memastikan kualitas dan transparansi evaluasi kinerja mereka. Dua hal itu akan menjadi menu pada pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). Jadi rapor guru nantinya harus terdiri atas PKG, UKG, dan prestasi belajar. Adanya PKB ini merupakan terobosan baru pelatihan guru.

Informasi ini bersumber dari http://www.koran-sindo.com/

Wah semakin rumit saja apa yang menjadi aturan untuk menerima Tunjangan Profesi guru, nah yang menjadi pertanyaan, Ini salah siapa?
Guru yang tidak Profesional?
Pemerintah yang sudah tidak mampu membayar TPG?
Pendidikan di Indonesia yang merosot?
Atau apa?

Tolong rekan-rekan share pendapatnya ?

› Read More

DEWAN PEMBINA FORUM HONORER INDONESIA TANGGAPI PERNYATAAN DIRJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMDIKBUD TENTANG KUALITAS HONORER

Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi langsung merespon Pernyataan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad tentang keheranannya dengan sikap guru honorer yang ngotot diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hasbi mengatakan harusnya pernyataan tersebut tidak di katakan Hamid Muhammad.

Menurut Hasbi, FHI menganggap Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, tidak seutuhnya memahami permasalahan guru honorer. Pasalnya, yang bersangkutan hanya melihat dari sisi kompetensi saja dan tidak melihat dari dari berbagai sisi, baik dari aspek kemanusiaan, kesejahteraan, status, kebutuhan guru secara nasional, politis, dan lain-lain.

Pernyataan Dirjen Hamid sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Memang kami akui saat ini kualitas guru di Indonesia baik guru PNS maupun non PNS masih jauh dari harapan masyarakat dan pemerintah. Tapi itu karena salah pemerintah juga, Pemerintah baru bisa meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi dan tunjangan fungsional, dan lain-lain. Tetapi belum mampu secara utuh melahirkan guru yang benar- benar profesional sesuai amanah UU Guru dan Dosen. 

Seharusnya Mendikbud fokus membenahi dan memperbaiki sistem peningkatan mutu pendidikan dan mutu guru baik itu PNS maupun non PNS dengan memaksimalkan pelatihan guru secara baik. Bukan hanya menghabiskan anggaran.

Tentu saja pernyataan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad menimbulkan kontroversi bagi para honorer, karena ini merupakan harapan masa depan yang lebih baik yang ditunggu-tunggu para honorer yang telah mengabdi sudah cukup lama.

Untuk membaca pernyataan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad yang mempertanyakan kualitas guru bisa dibaca disini.

Sumber : jppn.com

› Read More

HONORER NGOTOT DIANGKAT PNS, HAMID MUHAMMAD PERTANYAKAN KUALITAS

Berita terbaru berhubungan dengan Pengangkatan Honorer yang baru-baru ini menjadi perbincangan yang ramai, Nah berikut ini adalah tanggapan dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) , berikut kutipannya 

Mutu pendidikan di Indonesia ini masih keteter. Sekarang ditambah lagi dengan sikap guru honorer yang ngotot diangkat CPNS. Padahal mereka ini sudah dites dan tidak lulus. logiknya para guru honorer ini paham bagaimana dampak anak didik mereka bila kualitas tenaga pendidiknya rendah. Guru berkualitas bagus, akan mudah menyesuaikan keadaan ketika pemerintah mengganti kurikulum.

Ganti kurikulum apapun kalau guru-gurunya mutu rendah tidak akan bisa meningkatkan mutu. Beda kalau gurunya bagus, gonta ganti kurikulum pasti bisa. Kita sekarang diburu waktu untuk meningkatkan mutu. Bagaimana bisa mengeja, kalau yang sudah jelas-jelas tidak lulus maksa saja ingin menjadi PNS. "Kita mau meningkatkan mutu atau menampung tenaga kerja," Hal tersebut disampaikan oleh Hamid Muhammad selaku Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Rabu 23 September 2015. beliau menyatakan kekecawaanya terhadap sikap guru honorer yang tidak lulus tes CPNS namun tetap ngeyel jadi PNS ". beliau juga merasa  heran dengan sikap guru honorer yang ngotot diangkat PNS, padahal kualitasnya rendah. Hal ini, akan membuat pemerintah sulit meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Berita mengejutkan ini kami dapatkan dan dikutip dari http://pendidikan.jpnn.com/. Tentu saja dengan adanya berita ini akan menjadi kontroversi dikalangan para honorer yang ada di indonesia. bagaimana tanggapan anda tentang berita ini?

› Read More

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI GURU 2015

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan bagi semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Desember 2004, memperkuat peran guru dalam pelaksanaan pendidikan. Guru memiliki posisi strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sasaran program strategi pencapaian target RPJMN tahun 2015–2019 antara lain adalah meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari Subject Knowledge dan Pedagogical Knowledge yang diharapkan akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Oleh karena itu untuk mengukur capaian RPJMN, maka pada tahun 2015 UKG akan dilaksanakan bagi seluruh guru di Indonesia. Pemetaan kompetensi yang secara detail menggambarkan kondisi objektif guru dan merupakan informasi penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan materi dan strategi pembinaan yang dibutuhkan oleh guru. Peta guru tersebut dapat diperoleh melalui uji kompetensi guru (UKG). 

Hasil UKG digunakan sebagai dasar dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja guru, digunakan juga sebagai informasi awal untuk menganalisis lembaga pendidikan guru. Untuk itu, sistem dan mekanisme pelaksanaan UKG akan disempurnakan dan dikembangkan secara terus menerus guna memberikan kontribusi dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan.

Hasil UKG tahun 2015 akan diintegrasikan dengan program Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 sebagai persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dikoordinasikan oleh PPPPTK berdasarkan identifikasi peta kompetensi guru yang diketahui dari hasil UKG . UKG ini akan menjadi agenda rutin bagi guru untuk mengetahui level kompetensi guru sebagai bahan pertimbangan kegiatan peningkatan profesi guru. Dengan demikian, guru nantinya diharapkan tidak resisten terhadap UKG dan akan menjadi terbiasa selalu ingin mengetahui level kompetensi melalui UKG dan senantiasa menginginkan kompetensinya untuk diukur secara berkala.

Berikut ini Link download 

Pedoman pelaksanaan dapat didownload disini 
Untuk melihat data peserta dapat melalui link Info GTK

Sumber : http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id/

› Read More

PUPNS ADALAH PENDATAAN ULANG BUKAN PENDAFTARAN ULANG

PUPNS bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. Kalau datanya tidak diperbaharui secara elektronik, maka tidak akan terdaftar dalam sistem e-PUPNS dan dianggap mengundurkan diri dari pegawai.

Inti dari PUPNS adalah pendataan ulang bukan pendaftaran ulang. Karena itu, diharapkan semua PNS di setiap kementerian dan lembaga di daerah atau pun pusat serius mengisi e-PUPNS. Karena semua data tersebut bermuara untuk setiap kegiatan, baik kenaikan pangkat maupun usulan lainnya. hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data Base dan Penyelesaian Permasalahan Data Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN, Warno.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Kepegawaian Negara  (BKN) melakukan sosialisasi pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik (e-PUPNS). Pendataan ini diharapkan dapat selesai hingga akhir bulan Desember 2015. PUPNS sudah dicanangkan pada bulan September 2015 dan diharapkan selesai pada akhir Desember 2015, kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, T. Eddy Syah. 

10 tahun yang lalu BKN melakukan pendataan PNS secara manual, dan hasilnya dianggap belum sempurna, karena pelaksanaannya masih banyak kendala. Agak sulit untuk mendata ulang karena masih ada satu NIP terpakai untuk 2 atau 3 orang, dan ada juga yang sudah meninggal atau pensiun tetapi datanya masih ada.

BKN saat ini mengembangkan pendataan ulang PNS secara elektronik. Sistem e-PUPNS ini akan menjamin data yang valid sehingga tidak ada lagi NIP ganda, yang ditolak oleh BKN dan yang salah update.

Pendataan Online dini dibuat untuk memudahkan seluruh PNS meng update data pribadi mereka, sehingga tidak ada lagi kesalahan dan data ganda sehingga akan menciptakan data yang valid, seandainya dengan adanya pendataan Online ini data PNS ada yang tidak valid yang bertanggung jawab adalah PNS nya sendiri karena yang menginputkan PNS tersebut, Jadi inputkan data seakurat mungkin agar tidak terjadi kesalahan data sehingga tidak terjadi masalah kedepannya.

› Read More

PENYELENGGARA WISUDA ILEGAL YAYASAN ALDIANA BUKAN UNIVERSITAS TERBUKA

Kementerian menggerebek prosesi wisuda di gedung Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, yang digelar Yayasan Aldiana. 
Sebelumnya, saat penggerebekan, Ketua Yayasan Aldiana Nusantara Alimudin Al Murtala menyanggah tudingan bahwa wisuda yang digelar lembaganya abal-abal. “Ini yudisium, bukan wisuda ilegal,” ujarnya.

Menurut Ketua Tim Evaluasi Kinerja Akademik Perguruan Tinggi Supriadi Rustad, Tim Evalusi telah memanggil Ketua Yayasan Aldiana Nusantara Alimudin Al Murtala. Saat diperiksa, Alimudin mengakui wisuda tersebut ilegal. Mahasiswa pun tidak melalui proses perkuliahan. Menurut Supriadi, Alimudin juga membuat surat penyataan yang isinya tidak akan memberikan ijazah kepada peserta wisuda. Ia bersedia mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan peserta. 

Mahasiswa ini korban meski mereka bukan mahasiswa beneran. Mereka mahasiswa abal-abal tapi dirugikan secara finansial. Selama tiga tahun Yayasan Aldiana seolah-olah membuka kelas jarak jauh sampai ke luar Jawa. Setelah ditelusuri, ternyata tidak ada pembelajaran. Jadi seperti jual-beli ijazah.

Sebelumnya Tim Evaluasi juga membongkar wisuda abal-abal di gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan pada 9 September lalu. Kampusnya beda, tapi masuk dalam satu jaringan sindikat dari beberapa perguruan tinggi, Wisuda yang diselenggarakan sebuah sekolah tinggi ekonomi itu diikuti 460 peserta, sebagian besar mahasiswa S-2.

Yayasan Aldiana mengadakan wisuda yang diikuti  dari :
1. Sekolah Tinggi Teknologi Telematika295 peserta, 
2. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tangerang (150) 
3. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa (293). 
Totalnya, 738 peserta. Namun, pada hari wisuda, jumlah peserta menjadi 978.

Dari penelusuran, selain di Jawa, Yayasan Aldiana membuka kelas jarak jauh di Sulawesi Selatan, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Namun tak ada proses belajar-mengajar. Untuk mengikuti wisuda, peserta kelas mesti datang ke Jakarta dan membayar Rp 15 juta. 

Menurut Supriadi, wisuda abal-bal ini terbongkar berkat laporan masyarakat kepada Tim Evaluasi. Tim ini dibentuk Kementerian Riset saat kasus dugaan jual-beli ijazah oleh University of Berkeley yang dikelola Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII), terungkap pada Mei lalu. “Kami mengkaji data pendidikan tinggi, lalu cross check dengan laporan masyarakat, kemudian Tim melakukan investigasi dan penyusupan.

Sekretaris Kopertis Wilayah III Putut Pujogiri mengatakan ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tanpa proses perkuliahan yang memadai mesti dicabut. Tapi kelompok ini agak lihai karena wisudawan belum menerima ijazah. berdasarkan Penelusuran, ijazah itu akan dikeluarkan kalau siKementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi mengungkapkan praktek wisuda abal-abal yang digelar Yayasan Aldiana Nusantara telah berlangsung selama tiga tahun. 

Selain itu Rektor Universitas Terbuka Tian Belawati membantah kabar bahwa Yayasan Aldiana terkait dengan lembaga yang ia pimpin. Yang digerebek bukan wisuda Universitas Terbuka, melainkan kegiatan wisuda perguruan tinggi lain yang diadakan di Universitas Terbuka. Si penyelenggara menyewa gedung kami.


Sumber : tempo.co

› Read More